Menkeu tak ungkap lobi Freeport minta keringanan bea keluar

Merdeka.com - Setelah satu setengah jam menggelar pertemuan tertutup dengan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson, Menteri Keuangan Chatib Basri enggan berkomentar banyak. Dari pengakuan Chatib, kedatangan bos besar Freeport itu hanya menanyakan kebijakan aturan larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri.

"Saya mesti jalan sekarang. Dia cuma nanya mengenai seperti apa policy nya. Cuma itu, enggak akan ada apa-apa yang dibicarain," ujar Chatib di Kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Disinggung soal lobi Freeport meminta keringanan bea keluar ekspor konsentrat, Chatib berkilah. Mantan Kepala BKPM ini kembali mengatakan bahwa pertemuan hanya membicarakan aturan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009.

"Dia nanya policy nya, enggak bilang soal itu. Memang di Kemenperin dia preskon. Dia cuma nanya policy nya seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, untuk meminta keringanan bea keluar dalam ekspor konsentrat sambil menunggu realisasi pembangunan smelter, Bos Freeport McMoran Richard C. Adkerson menemui Menteri Keuangan Chatib Basri.

Usai pertemuan Richard tidak mau mengungkapkan secara lebih detail hasil lobinya terhadap Menkeu. Dia hanya mengatakan pertemuan dengan Chatib berlangsung dengan baik.

"Pertemuan berjalan dengan baik," ujar Richard usai bertemu dengan Chatib di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/1).

Sementara itu, Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto yang datang menemani Richard juga enggan berkomentar banyak. Dia menegaskan, kedatangan Freeport menemui pemerintah Indonesia sudah disampaikan saat bertemu dengan Menteri Perindustrian siang tadi.

"Sudah kan siang tadi, tanya pak Richard," ucapnya dengan mimik muka lesu sembari buru-buru masuk ke dalam mobilnya.

Untuk diketahui, CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson terbang dari markasnya di New York ke Indonesia. Dia menyambangi kantor Menteri Perindustrian MS Hidayat. Richard melobi pemerintah agar memberikan relaksasi bea keluar sebagai bagian dari implementasi UU Minerba No 4 Tahun 2009.

Dari pengakuan Hidayat, pihak Freeport mau membangun smelter atau pemurnian dalam negeri jika diberikan keringanan fiskal berupa bea keluar. Saat ini pemerintah menerapkan bea keluar cukup tinggi untuk ekspor bahan mentah sambil menunggu realisasi pembangunan smelter.

"Jadi dia bersedia melakukan smelter apabila mendapatkan relaksasi dari ketentuan ekspor duty (bea keluar)," ucap Hidayat ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Kementerian Perindustrian tidak bisa memenuhi permintaan induk Freeport Indonesia itu. Sebab, bea keluar merupakan wewenang Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Hidayat mempersilakan bos Freeport menemui menteri terkait.

"Saya bilang tidak bisa. Saya persilakan datang ke Pak Hatta dan Pak Charib Basri. Saya diskusi dua jam tadi. Tapi lebih banyak mengenai skim industrialisasi," tegasnya.

Hidayat menyebut, pihak Freeport masih keberatan atas penerapan bea keluar ekspor mineral yang dinilai terlalu tinggi.

"Mereka dapat keputusan Menkeu soal bea keluar. Saya bilang regulasi memang sudah begitu. Sekarang biar mereka ketemu menteri keuangan dan Hatta. Nanti kita bicarakan lagi," katanya.

Sekadar diketahui, Kementerian Keuangan langsung mengeluarkan aturan turunan soal pelonggaran ekspor mineral olahan berupa konsentrat. Kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang belum bernomor ini menjelaskan bahwa bea keluar maksimal bagi ekspor konsentrat adalah 60 persen.

Baca juga: Usai temui Menkeu, bos Freeport McMoran bungkam Freeport dan Newmont tak diberi izin ekspor konsentrat Jero Wacik: Tak mau bangun smelter, miskin amat Bos Freeport curhat butuh Rp 24 triliun untuk bangun smelter Meski jam kerja usai, Chatib tetap terima kunjungan bos Freeport