Menkeu tersinggung ada 163 pejabat belum lapor harta ke KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kementerian Keuangan sebagai Kementerian yang paling taat melakukan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari keseluruhan pegawai Kemenkeu sekitar 99,4 persen sudah melaporkan hartanya kepada KPK, sementara sisanya belum melakukan LHKPN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini masih terdapat 163 orang pejabat Kemenkeu belum melakukan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Terkait hal tersebut, Dia sebagai orang nomor satu di Kementerian keuangan merasa tersinggung anak buahnya tidak taat aturan.
"Kami harus berpikir, ada informasi 100 orang dari 163 yang belum melaporkan hartanya 63 yang sudah promosi dan mutasi makanya belum melaporkan. Sementara yang lainnya, belum tahu alasannya apa. Saya enggak marah cuma tersinggung. Saya enggak marah," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/3).
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
Ani, sapaan akrabnya, juga meminta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk segera mencari 163 pejabat Kementerian Keuangan yang belum melaporkan hartanya kepada negara. Dia memberi waktu tiga hari kepada pegawai yang belum melaporkan kekayaan untuk segera merampungkan pelaporan tersebut.
"Saya minta tolong cari siapa itu 163 orang. Kalau mereka sudah ada di posisi itu lebih dari enam bulan (pejabat baru mendapat promosi) beri waktu tiga hari kata Pak Sekjen, saya ikuti saja. Pak Wamen katakan saya sudah monitor sendiri, jadi saya percayakan tolong tiga hari ini sudah harus selesai. Ini tugas Pak Wamen," katanya.
Tidak hanya itu, Menkeu juga mengancam akan mengganti pegawainya yang sudah diberi tenggang waktu melaporkan hartanya, namun tidak kunjung melaporkan hartanya kepada KPK dengan alasan baru promosi dan mutasi.
"Kan sudah diberi waktu dua bulan, kalau ada yang tidak patuh tolong beri peringatan. Kalau tidak, Enggak usah dipromosikan lagi, kalau perlu ganti aja sampai dia bisa lapor dengan benar," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaSebanyak 52 Menteri/Kepala Lembaga, Wamen/Wakil Kepala Lembaga hingga utusan khusus belum melaporkan LHKPN.
Baca SelengkapnyaKPK melaporkan dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih, 72 orang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaHingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada berapa orang yang menghubungi pihak KPK untuk memperoleh informasi soal pengisian LHKPN.
Baca Selengkapnya"Telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32%,"
Baca SelengkapnyaKPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca SelengkapnyaDari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan bahwa masih ada pejabat publik yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sembarangan.
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca Selengkapnya