Menkeu ungkap Jakarta penyumbang peserta Tax Amnesty terbanyak
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) masih rendah, yakni hanya 62,28 persen. Bahkan, angka ini hanya mencapai 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
"Pajak itu begitu penting. Tapi dari sisi kepatuhan masih rendah. Wajib pajak kita hanya 13 persen dari GDP," kata Menteri Sri di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Rabu (30/11).
Bahkan, lanjutnya, jumlah peserta Tax Amnesty juga masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT. Di mana wajib pajak yang ikut Tax Amnesty hingga 28 November 2016 mencapai 466.000 dari 20,1 juta yang wajib melaporkan SPT.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Siapa yang diuntungkan dari sosialisasi pajak di Bontang? Dengan adanya kegiatan ini adalah membantu para wirausahawan khususnya para anggota untuk memahami pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan untuk bisnis yang mereka jalankan.
Dari sebaran peserta Tax Amnesty, Menkeu Sri mencatat 7 persen dari peserta Tax Amnesty tersebar di Jakarta. Yakni dari 2,1 juta WP wajib SPT sebanyak 151.000 WP ikut Tax Amnesty dengan uang tebusan mencapai Rp 52,3 triliun.
Selain itu, sebanyak 2 persen berada di Sumatera, dari 3,9 juta WP wajib SPT sebanyak 81.000 WP ikut Tax Amnesty dengan uang tebusan mencapai Rp 8,1 triliun. Di Jawa non Jakarta, sebanyak 173.000 WP ikut Tax Amnesty dari 9,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp 29,6 triliun.
Di Kalimantan, sebanyak 22.000 WP ikut Tax Amnesty dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp 2,2 triliun. Di Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku sebanyak 22.000 WP ikut Tax Amnesty dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp 1,4 triliun.
"Sementara di Sulawesi, sebanyak 17.000 WP ikut Tax Amnesty dari 1,6 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp 1,3 triliun," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani menyebut batas waktu untuk pelaporan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 pukul 23.59.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.
Baca SelengkapnyaJumlah transaksi judi online dari 165 anggota Satpol PP Jakarta pada tahun 2023 senilai sekitar Rp2,3 miliar.
Baca SelengkapnyaHeru memperkirakan pelaku judi daring itu ada juga yang menerima bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaJumlah PHK pada Januari-Juni 2024 naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAngka golput Jakarta pada Pilgub sebelumnya ialah 20,5 persen.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 166,7 triliun di sepanjang 2023
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya"Saya sudah manggil wali kota masing-masing untuk koordinasi dengan Polres setempat." kata Heru
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca Selengkapnya