Menkeu ungkap pajak diperlukan untuk cegah ketimpangan makin lebar

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang pemuka Agama Kristen dan Katolik berdialog mengenai perekonomian Indonesia. Dalam dialog tersebut, ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan perpajakan.

Menteri Sri Mulyani mengatakan kondisi Indonesia dilihat dari sisi ketimpangan pendapatan kaya dan miskin atau gini ratio berada pada angka 0,39 turun dari sebelumnya 0,41. Dia menyebut hal ini sebagai peringatan bagi semua pihak.

"Ini peringatan bagi kita untuk apa yang perlu diperbaiki. Dari sisi ekonomi dan sosial, dan apa yang perlu agar ketimpangan ini tidak semakin besar. Ketimpangan di Indonesia bukan hanya soal pendapatan, tapi juga antar wilayah," ujarnya di Gedung Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Senin (16/1).

Menteri Sri Mulyani mengatakan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dibutuhkan kerja sama antara instrumen pemerintah dan masyarakat. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mayoritas bersumber dari pajak.

"APBN di republik Indonesia, porsi penerimaan terbesar adalah dari pajak. Penerimaan 86 persen dari sisi pajak, hanya 14 persen yang non pajak. Begitu pentingnya penerimaan pajak ini jadi dia tulang punggung Republik Indonesia," ujar Menteri Sri.

Dalam kesempatan yang sama, dia mengajak para pemuka agama berperan aktif untuk mendorong hal tersebut. Selain itu, dia juga mengingatkan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang hanya menyisakan satu periode terakhir.

"Kami mengharapkan kepada pemuka agama yang memiliki fungsi dan peran dan tanggung jawab luar biasa, kita mengharapkan partisipasi untuk mendorong ini semua," tutupnya.