Menko Airlangga Beberkan Dampak PPKM Mikro ke Perekonomian Nasional

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto menjelaskan dampak jangka pendek maupun dampak panjang dari penerapan Pembatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro bagi perekonomian nasional.

"Tentu tujuannya adalah jangka panjang ini pertumbuhan ekonomi bisa masuk di angka 5 persen. Jangka pendek tentu tergantung kepada perkembangan dan aktivitas masyarakat dan kami sudah melihat bahwa dari segi mobility sudah relatif baik," ujar Menko Airlangga saat konferensi pers daring mengenai Perpanjangan PPKM Mikro di Jakarta, Senin (8/3).

Aktivitas di sektor produktif, lanjut dia, juga sudah membaik dan tinggal menunggu momentum demand site bisa mendorong dari segi supply site.

"Kami berharap bahwa sektor supply site secara bertahap akan bergerak terutama kalau di properti itu bisa mengangkat 174 backward dan forward ke linkages, tetapi kalau sektor otomotif tentu juga mendorong industri-industri lain seperti industri baja, kaca, ban, perbengkelan dan lain lain," ungkap Airlangga.

Pelaksanaan PPKM mikro menurut Airlangga terbukti berhasil menekan kasus aktif dan peningkatan angka kesembuhan, dikombinasikan dengan vaksinasi diharapkan bisa menekan kasus lebih rendah lagi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan ekonomi.

"Tentu kita berharap bahwa PPKM dan vaksinasi ini bisa berjalan dan beriringan, sehingga tentu akan menekan kasus lebih rendah lagi terutama fatality rate sehingga masyarakat bisa mempunyai confidence untuk ber kegiatan ekonomi," imbuhnya.

Butuh Waktu Liat Dampak PPKM

Lebih lanjut Airlangga menegaskan bahwa PPKM mikro tentu membutuhkan waktu untuk melihat efek positifnya terhadap ekonomi sehingga pelaksanannya akan bersifat dinamis dan akan terus dimonitor. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan PPKM.

"Targetnya adalah di hulu karena hulunya adalah kedisiplinan masyarakat dan hulunya adalah mobilitas penduduk mulai dari rumah masing masing," tegasnya.

PPKM Mikro resmi diperpanjang kembali untuk dua pekan ke depan yakni pada 9 - 22 Maret 2021 dengan tujuh provinsi yang sebelumnya telah melaksanakan PPKM dan diperluas dengan tambahan tiga provinsi baru yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara.