Menko Airlangga Catat 84,8 Persen UMKM Kembali Beroperasi Normal di 2021

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan kabar baik terkait perkembangan usaha UMKM domestik di tengah pandemi Covid-19. Yakni sebanyak 84,8 persen UMKM sudah kembali beroperasi secara normal di tahun 2021.

"Dibandingkan dengan tahun 2020, di tahun ini 84,8 persen UMKM sudah kembali beroperasi secara normal. Selain itu, di masa pandemi ini, 40 persen UMKM menggunakan berbagai jaringan market place untuk memasarkan produknya," tegasnya dalam mikro forum virtual Forwada 2021, Kamis (23/9).

Menko Airlangga bilang, tren positif tersebut terwujud berkat dari dukungan dan konsumsi pemerintah. Sehingga mampu mendorong perbaikan tingkat konsumsi rumah tangga, investasi, dan permintaan domestik.

"Ini terlihat dengan peningkatan aktivitas di berbagai sektor," ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga tren positif pemulihan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Di antaranya dengan melanjutkan berbagai program stimulus pemulihan ekonomi nasional bagi sektor UMKM.

"Dengan rincian berupa program subsidi bunga penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk mendukung perluasan kredit kerja, restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM berupa banpres produktif, bantuan tunai untuk PKL serta insentif pph final untuk UMKM yang ditanggung pemerintah," bebernya.

Program PEN Bantu Bangkitkan Geliat UMKM Selama Masa Pandemi

Pandemi yang terjadi sejak 2020 mengajarkan kepada dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah merespons pandemi ini dengan memberikan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan demi mempertahankan sektor UMKM. Tidak hanya dari sisi suplainya, pemerintah juga mendorong sisi permintaan agar pengusaha UMKM terus menggeliatkan usahanya meski masih dalam pandemi.

Stafsus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari mengatakan, survei yang dirilis Lembaga Demografi FMB UI menunjukkan 99 persen UMKM sudah mendaftar dan menerima bantuan pemerintah. Sebagian besar penerima bantuan menggunakan dana hibah pmerintah untuk membeli bahan baku dan barang modal.

"Lalu mayoritasnya membelanjakan bantuan tersebut untuk membeli bahan baku dan barang modal," kata Fiki pada Dialog Produktif KPCPEN bertema Kreativitas UMKM Bertahan di Masa Pandemi, Jakarta, Kamis (17/6).

Fiki mengatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro yang sudah tersalurkan hingga saat ini yakni 9,8 juta usaha mikro atau setara dengan Rp11,76 triliun. Jumlah tersebut mencapai 77 persen dari pagu anggaran yang totalnya sejumlah Rp16,36 triliun.

Banpres Produktif tahap kedua akan kembali dibuka pada Juni ini dengan menyasar 3 juta usaha mikro. Selain itu, Kementerian Kopersi dan UKM saat ini tengah mengkaji pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM unggulan. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan kredit hingga Rp 20 miliar sehingga UMKM Indonesia bersaing di kancah global.

"Kita berharap ini bisa segera ditetapkan pemerintah," kata dia.

Menanggapi itu, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah, Bank BRI, Amam Sukriyanto mengatakan, pihaknya siap memberi dukungan terhadap perluasan kredit KUR hingga Rp20 miliar. Terlebih total portofolio kredit BRI 80 persen lebih diisi UMKM.

"Kita dengan senang hati menunggu aturan pemerintah yang baru apabila nanti bisa sampai mengucurkan KUR hingga Rp20 miliar," kata dia.