Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Airlangga: Keputusan soal Covid-19 Pertimbangkan Aspek kesehatan dan Ekonomi

Menko Airlangga: Keputusan soal Covid-19 Pertimbangkan Aspek kesehatan dan Ekonomi Menko Airlangga. Istimewa ©2021

Merdeka.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan dalam pengambilan keputusan pemerintah melihat situasi dari berbagai aspek (helicopters view). Penanganan pandemi selama 1,5 tahun ini tidak bisa hanya melihat masalah secara parsial.

"Pemerintah harus melihat situasi ini secara helicopter view, tidak bisa melihat secara parsial," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (29/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menilai bila pemerintah hanya melihat dari sisi kesehatan saja, akan terasa kurang tegas. Sebaliknya bila hanya melihat sisi ekonomi justru akan membuat pemerintah terkesan selalu membatasi.

Orang lain juga bertanya?

"Jika hanya dilihat dari sisi kesehatan, kebijakan terkesan kurang tegas. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi saja, kebijakannya terkesan terlalu membatasi," katanya.

Maka, pemerintah memilih bersikap hati-hati dan membuat perhitungan agar kebijakan yang dikeluarkan tepat. "Ini harus dilakukan secara hati-hati dan dihitung dengan cermat, karena Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek ini," sambungnya.

Saat ini, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Terutama karena adanya varian Delta asal India.

Airlangga mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus Covid-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Caranya dengan mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity. Dia meyakini vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Saat ini, program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi. Terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis.

Tahun depan kata Airlangga pemerintah akan menambah anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan menggandeng berbagai universitas di Tanah Air. Khususnya untuk melakukan riset dan pengembangan obat-obatan

"Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri dengan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi tanah air untuk melakukan riset dan pengembangan untuk vaksin dan obat-obatan," kata dia mengakhiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
Industri Tembakau Bertahan di Tengah Gempuran Investasi Asing, DPR: Jangan Dianaktirikan dan Ditekan
Industri Tembakau Bertahan di Tengah Gempuran Investasi Asing, DPR: Jangan Dianaktirikan dan Ditekan

Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?
Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Banyak Dikritik, Menkes Budi Angkat Suara
Aturan Rokok Kemasan Polos Banyak Dikritik, Menkes Budi Angkat Suara

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Tambah Rentetan PHK, Anggota DPR Minta Ini ke Pemerintah
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Tambah Rentetan PHK, Anggota DPR Minta Ini ke Pemerintah

Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.

Baca Selengkapnya
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Larangan Jual Rokok Eceran Bisa Bikin Warung Kelontong Rugi
Larangan Jual Rokok Eceran Bisa Bikin Warung Kelontong Rugi

Dengan adanya pelarangan menjual rokok secara eceran maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar untuk membeli rokok.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Berpotensi Hilangkan Rp 308 T
Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Berpotensi Hilangkan Rp 308 T

Kedua produk regulasi ini berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.

Baca Selengkapnya
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Pentingnya indikator untuk menentukan apakah negara sudah masuk dalam kondisi darurat.

Baca Selengkapnya