Menko Airlangga: RI Butuh Reformasi Struktural Keluar dari Jebakan Kelas Menengah
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, pentingnya reformasi struktural untuk melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) dan bisa menjadi negara maju. Di antaranya dengan memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.
"Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita untuk menjadi Indonesia maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi," terangnya dalam webinar bertajuk Transformasi Ekonomi: Mendorong Investasi di Indonesia Melalui Implementasi UU Cipta Kerja, Kamis (29/4).
Menko Airlangga mengungkapkan, melalui implementasi UU Cipta Kerja secara optimal akan mempercepat upaya reformasi struktural. Menyusul adanya berbagai kemudahan pengurusan izin usaha hingga berbagai insentif menarik untuk meningkatkan realisasi investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang menjadi fokus Airlangga Hartarto dalam pengembangan ekonomi platform? “Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini,“ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Apa yang Menko Airlangga sampaikan tentang start-up Indonesia? Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia.
-
Bagaimana cara Airlangga Hartarto mendorong investasi? “Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi,“ ungkap Menko Airlangga.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Selanjutnya
Sejumlah poin menarik tersebut telah dituangkan dalam Perpres 10/2021 tentang untuk Penanaman Modal atau Perpres Daftar Prioritas Investasi (DPI). Dalam beleid tersebut pemerintah telah membuka 1.700 bidang usaha untuk investasi.
"Di dalamnya 245 bidang usaha akan mendapatkan fasilitas, 99 bidang usaha dialokasikan untuk kemitraan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu," ujarnya.
Kemudian, melalui UU sapu jagat itu, pemerintah juga menawarkan insentif fiskal dan non fiskal kepada investor yang tertarik untuk menanamkan dananya di bidang usaha prioritas.
Maka dari itu, dia meyakini, penerapan UU Cipta Kerja secara baik mampu mendorong Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah. "Karena (Undang-Undang Cipta Kerja) untuk meningkatkan FDI dan memperbaiki iklim investasi," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga mencatat pendapatan per kapita Jakarta telah mencapai USD21.000 setara dengan negara Singapura.
Baca SelengkapnyaAirlangga bertemu Ilham Habibie dalam 'Orasi Ilmiah dalam BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menilai Airlangga Hartarto berhasil sebagai Menko Perekonomian.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian membahas mengenai daya beli kelas menengah yang menurun dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengeluaran terbesar kelas menengah umumnya berasal dari sektor makanan, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan.
Baca SelengkapnyaIni merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi.
Baca SelengkapnyaAirlangga meminta industri konstruksi melakukan transformasi digital.
Baca SelengkapnyaSejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Airlangga Hartarto telah memperkuat perekonomian Indonesia melalui berbagai program
Baca Selengkapnya"Kalau income per bulan USD 10.000 atau Rp150 juta per tahun, berarti minimum income kita itu sekitar Rp10 juta per bulan," kata Menko Airlangga.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengapresiasi banyaknya startup dan bisnis baru yang menerapkan prinsip 9R dalam ekonomi sirkular.
Baca SelengkapnyaPandemi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaReforma Agraria yang juga salah satu program strategis nasional, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional
Baca Selengkapnya