Menko Airlangga Sebut Penyaluran KUR per 2 Agustus Capai Rp148,08 T

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 148,08 triliun hingga 2 Agustus 2021 lalu. Dengan realisasi tersebut, KUR tahun 2021 telah diberikan kepada 3,99 juta debitur.

"Atau sebesar 51,96 persen dari penerima KUR baru di 2021," tuturnya dalam webinar bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, Kamis (9/9)..

Dia bilang, tingginya penyaluran KUR ini menjadi salah satu indikator utama pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 sebesar 7,07 persen secara year on year (yoy).

Selain KUR, konsumsi masyarakat juga menjadi faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi positif di kuartal II-2021 lalu. "Untuk konsumsi masyarakat itu tumbuh di level 5,93 persen," tekannya.

Kemudian, ada investasi yang juga tumbuh positif sebesar 7,54 persen di periode yang sama. Begitupun, dengan sektor ekspor yang tumbuh tinggi mencapai 31,78 persen menjadi faktor pendorong lainnya atas pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun ini.

"Dan ada konsumsi pemerintah sebesar 8,06 persen seiring dengan meningkatnya realisasi program PEN," tukasnya.

Pemerintah Siapkan Rp 744,75 T Antisipasi Perlambatan Ekonomi Tahun ini

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah Jokowi telah mempunyai strategi untuk mengantisipasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah meningkatnya kasus harian Covid-19 beberapa waktu lalu akibat varian Delta yang mudah menular.

"Bapak-ibu yang kami hormati, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah merespon risiko perlambatan laju pemulihan ekonomi," tuturnya dalam webinar bertajuk OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, Kamis (9/9).

Adapun strateginya, ialah dengan menambah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun ini menjadi Rp744,75 triliun. Menurutnya, peningkatan anggaran utamanya diperuntukkan untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

"Anggaran ini akan mengoptimalkan program kesehatan dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat," bebernya.

Salah satu bentuk implementasinya, yakni meningkatkan porsi bantuan presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk bantuan PKL.

"Ini untuk memberi dukungan bagi usaha informal guna memulihkan perekonomian saat pemberlakuan PPKM," tandasnya.