Menko Darmin akui penerimaan pajak selama tiga tahun Jokowi-JK tak sesuai harapan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dalam tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini kemudian membuat pemerintah melakukan upaya-upaya ekstra agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
"Sebetulnya realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan sampai sekarang ini," ujar Darmin saat memberi paparan dalam acara diskusi Tiga Tahun Kabinet Kerja di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).
Darmin mengatakan untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah melakukan program Tax Amnesty yang bertujuan mengumpulkan data wajib pajak. Namun demikian, dia mengingatkan data wajib pajak tersebut harus manfaatkan untuk jangka panjang agar tidak sia sia.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
"Setelah Tax Amnesty ada banyak data. Dari data itu satu menambah wajib pajak, NPWP nambah. Kedua menambah informasi mengenai wajib pajak. Informasi ini memang sedang diolah, yang dipakai hingga jangan sampai Tax Amnesty itu datanya hilang tak diolah," jelasnya.
Lebih lanjut, Darmin menambahkan untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah juga berupaya menjaring pajak dari perusahaan asing yang mencari keuntungan di Indonesia. Caranya dengan meminta perusahaan asing membentuk badan hukum di Indonesia.
"Misal di migas. Dia melakukan eksploitasi sebetulnya secara konvensional. DJP menyuruh dia membentuk badan hukum di Indonesia supaya DJP bisa bekerja melalui badan hukum itu," jelas Darmin.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaRAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Baca Selengkapnya