Menko Darmin akui pertumbuhan ekonomi tak kurangi ketimpangan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui tingginya pertumbuhan ekonomi tak selalu sejalan dengan perbaikan ketimpangan ekonomi sikaya-miskin. Ekonomi yang tumbuh hingga 5 persen tak mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara signifikan.
"Kata para ahli pertumbuhan relatif sejalan dengan kemiskinan kalau pertumbuhan ekonomi baik maka kemiskinan juga baik. Tapi tidak selalu sejalan dengan perbaikan pemerataan atau ketimpangan," kata Darmin di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).
Menurut Darmin, hal ini dikarenakan banyak pihak yang ternyata tidak bisa menikmati perbaikan ekonomi dalam negeri. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan sebagian pihak juga menjadi penyebab lambatnya pengurangan ketimpangan.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Siapa yang merasa sulit mengimbangi inflasi? Sayangnya, inflasi tinggi membuat uang yang mereka miliki saat ini seperti tidak berarti. Sekitar 67 responden dalam survei itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengimbangi inflasi.
-
Bagaimana kondisi ekonomi buruk bisa picu pelanggaran HAM? Kondisi ekonomi yang tak baik pada seseorang juga dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Seseorang dengan kondisi keuangan yang buruk, cenderung dapat berpotensi untuk melakukan perbuatan keji terhadap orang lain.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Contohnya, pemerintah mampu menjaga harga pangan tetap stabil, namun pendapatan petani justru menurun. "Artinya, perbaikan harga pangan kelihatannya tidak menguntungkan bagi penghasil pangan itu sendiri. Karena mereka tidak menyetok, tidak menyimpan produknya," imbuhnya.
Oleh karena itu, Darmin mengaku terus berusaha mengeluarkan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan dengan baik, seperti peralihan bantuan sosial berupa beras menjadi non tunai. Sehingga, pemerintah bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran.
"Kita mengubah bantuan sosial dari beras ke non-tunai. Kelihatannya ini sangat krusial untuk perbaiki penurunan kemiskinan maupun ketimpangan, kita sudah harus membuat lebih konfergens semua bantuan sosial kita, kepada orang-orang yang berhak. Kalau tidak, maka tingkat penurunan kemiskinan dan ketimpangan itu makin lama makin sulit," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaKebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaKunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca SelengkapnyaKata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca SelengkapnyaMasalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, realisasi investasi tak sejalan dengan penurunan angka pengangguran.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca SelengkapnyaMacetnya pertumbuhan ekonomi karena selalu bergantung pada konsumsi domestik.
Baca Selengkapnya