Menko Darmin bakal beberkan masalah industri sawit RI ke Uni Eropa
Merdeka.com - Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi terhadap kelapa sawit Indonesia. Resolusi tersebut menuduh industri sawit Indonesia memicu masalah deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran HAM.
Menghadapi hal ini, pemerintah merasa perlu memberikan penjelasan lebih mendetail. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution akan memberikan penjelasan lebih mendetail tentang sawit Indonesia dalam kunjungannya ke Uni Eropa.
"Rencana kunjungan ke Uni Eropa. Dibahas mengenai persiapan-persiapan materi yang perlu dibawa. Karena kan selain parlemen, Norwegia juga membuat resolusi mengenai sawit," ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).
-
Kenapa kelapa sawit penting untuk perekonomian Indonesia? Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting untuk perekonomian Indonesia dan juga memiliki banyak kegunaan praktis dan kesehatan.
-
Dimana kelapa sawit pertama kali ditanam di Indonesia? Kelapa sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor, pada tahun 1848 oleh orang Belanda yang datang ke Indonesia.
-
Bagaimana kelapa sawit menjadi komoditas ekspor? Pada 1919, komoditas kelapa sawit telah diekspor melalui perkebunan yang berada di pesisir Timur Sumatra.
-
Siapa yang membawa kelapa sawit ke Indonesia? Tanaman ini dibawa oleh orang-orang Belanda ke Nusantara.
-
Apa yang dilakukan Belanda dengan kelapa sawit di Sumatra? Pada Masa kolonial Hindia Belanda, perkebunan kelapa sawit menjadi sebuah industri berskala besar dengan dibukanya perusahaan bernama Sungai Liput Cultuur Maatschappij oleh Adrien Hallet dan K. Schadt di Pantai Timur Sumatra, tepatnya di Deli pada 1911.
-
Mengapa perusahaan kayu jati Belanda mengeksploitasi kayu jati di Jawa? Salah satu potensi kekayaan alam di Pulau Jawa adalah kayu jatinya. Hal inilah yang membuat Belanda menduduki dan membangun pusat pemerintahan di pulau ini. Sejak saat itulah kayu jati yang berada di daerah pelosok Jawa itu dieksploitasi habis-habisan.
Lebih jauh, dia mengatakan pemerintah merasa perlu pembicaraan intensif ke parlemen Uni Eropa, sehingga kesamaan persepsi tentang sawit dapat tercapai.
"Jadi walaupun eksekutif dan duta besar mereka mengatakan, bahwa keputusan parlemen itu resolusinya bukan law atau hukum, dan sifatnya tidak binding tetapi Indonesia memang perlu menjawab isu-isu yang dilempar oleh laporan-laporan EU itu," katanya.
Selain itu, agenda lain yang dibawa Darmin ke Uni Eropa adalah pembicaraan lebih lanjut dengan Parlemen Uni Eropa terkait CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agrement).
"Kan ada juga pembahasan CEPA, itu kan nanti resoulusinya, karena juga membutuhkan keputusan parlemen. Jangan sampai nanti itu diganggu parlemen," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Petani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca SelengkapnyaKetidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaPresiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca SelengkapnyaSkema Dasbor Nasional pertama kali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri KTT G20 di New Delhi, India.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) bahkan telah menggeledah tiga lokasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6).
Baca Selengkapnya