Menko Darmin banggakan kebijakan Reforma Agraria di era Jokowi-JK

Merdeka.com - Salah satu cara pemerintah Jokowi-Jk untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang reforma agraria. Langkah ini diyakini bisa memaksimalkan legalisasi tanah bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, ketimpangan kepemilikan lahan diakui kerap memicu konflik sosial karena kerap dikuasai perusahaan besar, sementara hak untuk masyarakat kerap terabaikan.

Ini disampaikan Darmin saat menjadi pembicara kunci dalam Global Land Forum 2018, United For Land Rights, Peace, Justice, di Bandung, Senin (24/9). Dari pantauan, acara ini menghadirkan utusan dari 84 negara yang memiliki kepedulian terhadap agraria. Selain itu, hadir juga Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

"Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tapi harus kita pastikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Program reforma agraria bukan berarti pemerintah hanya membagikan tanah saja. Di dalamnya diterapkan kebijakan ekonomi dalam penyediaan lahan, kesempatan usaha dan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Darmin menjelaskan, dari sisi redistribusi lahan, hingga 2017 pemerintah sudah mensertifikasi 5 juta bidang lahan agar masyarakat miskin bisa memiliki tanah. Angka ini berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya mensertifikasi 500 ribu bidang lahan.

"Ada perbedaan signifikan, bayangkan dari 500 ribu ke 5 juta. 2018 target 7 juta, dan 2019 nanti 9 juta sertifikat," katanya.

Pemerintah saat ini pun menjanjikan kemudahan dalam permodalan, pembukaan pasar, dan peningkatan keterampilan. Sebagai contoh, ini diterapkan dalam pola transmigrasi saat ini. "Berbeda dengan kebijakan di masa lalu. Karena para transmigran dibiarkan membuka dan mengolah tanahnya sendiri, tanpa dukungan modal, pasar, dan keterampilan," katanya.

Selain itu, dalam bidang pertanian, pemerintah pun memberi kemudahan melalui alokasi dana desa. Nantinya, anggaran bagi pemerintah desa ini bisa digunakan untuk pengadaan alat produksi pertanian, bibit unggul, dan fasilitas pascapanen.

"Di samping itu mereka mendapatkan fasilitas KUR dari perbankan. Dan mendapat jaminan pemasaran untuk hasil produksinya," katanya.

Tak hanya itu, menurutnya pemerintah pun sudah menerapkan sistem cluster pada reforma agraria. Sehingga lahan dikelola secara kelompok. Dengan begitu satu jenis komoditi unggulan untuk setiap kelompok. "Sehingga usaha tersebut memiliki daya saing dan skala ekonomi serta produktivitas yang baik," katanya.

Menurutnya, satu cluster bisa terdiri dari 2-3 desa. "Tergantung luas lahan dan jumlah petani," katanya.

Kepala KSP Moeldoko mengatakan, reforma agraria terus dilakukan dalam mewujudkan ekonomi keadilan berbasis pemerataan. "Ini pernyataan clear dari pemerintah. Presiden tidak lagi membagikan jutaan hektare tanah ke pengusaha besar. Enggak," katanya.

Meski begitu, dia mengaku konflik agraria masih terjadi. "Pemerintah terus berusaha menanganinya. Kami, Kantor Staf Presiden sejak 2017 telah membentuk tim reforma agraria untuk menjalankan strategis sistematis. Kami memiliki tim solid, untuk terjun. Begitu konflik, sudah kami ikuti, kami bekerja," katanya.

Dia pun berharap Global Land Forum 2018 ini menjadi momentum untuk menyusun jawaban-jawaban atas permasalahan pertanahan. "Diharapkan dapat memperkaya khasanah dan kajian akademik di pertanahan, sehingga rekan-rekan pegiat bekerjasama dengan pemerintah," katanya.