Menko Darmin beberkan alasan pentingnya sensus ekonomi tiap 10 tahun
Merdeka.com - Rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Kompleks Widya Chandra, Jakarta menjadi tempat pertama dilakukan sensus ekonomi tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Survei tersebut dilakukan langsung oleh Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadiwibowo bersama beberapa orang staf BPS.
"Sensus ekonomi itu dilakukan untuk memperbarui informasi kita mengenai jumlah usaha di berbagai bidang. Mulai dari usaha rumah tangga. Usaha online, itu cerita 10 tahun lalu belum ada. Sekarang sudah mulai banyak. Itu sampai kepada usaha terpisah di luar. Itu semua akan di report. Makanya saya dengan cepat selesai. Saya enggak punya usaha apa-apa," kata Darmin, Minggu (1/5).
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Bagaimana BRI mengumpulkan data untuk Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Mengapa BRI mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM? Survei ini dilakukan oleh BRI sebagai wujud kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia untuk menjadi suatu informasi serta menjadi leading indikator pertama di Indonesia yang mengukur aktivitas UMKM yang suatu saat akan bermanfaat bagi kebijakan publik.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Mengapa menghitung persentase kenaikan penting untuk para pelaku usaha? Persentase kenaikan sendiri sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menghitung keuntungan.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
Sensus ekonomi yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali ini, lanjut Darmin, memiliki banyak tujuan. "Pertama secara global makro kita perlu tahu perkembangan usaha di berbagai sektor di Indonesia dibandingkan sensus yang lalu di 2006," ucap Darmin.
Darmin menjelaskan, rentang waktu pelaksanaan setiap 10 tahun sekali lantaran dalam rentang waktu tersebut terjadi perubahan dalam hal ekonomi, bahkan berpotensi munculnya kegiatan ekonomi jenis baru.
"Kenapa 10 tahun, karena setiap itu dianggap bisa berubah. Bisa berubah teknologinya. Tadinya input menghasilkan A, bisa berubah. Setidaknya jenis sama, hasilnya berubah. Makanya diulang," ujar Darmin.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!
Baca Selengkapnyandonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaAnwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.
Baca SelengkapnyaChairiah menekankan pentingnya bagi IDSurvey untuk menjaga pendapatan tidak lebih rendah dari tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca SelengkapnyaDengan bonus demografi yang tengah dimiliki Indonesia serta keharusan Indonesia segerakeluar dari middle income trap.
Baca SelengkapnyaPeringatan ini berkaitan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik di Indonesia 26 September 1960.
Baca SelengkapnyaPembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.
Baca SelengkapnyaMentan Amran terus mematangkan rencana peningkatan produksi padi di masa tanam I oktober-maret.
Baca Selengkapnya