Menko Darmin: Belum ada waktu bahas paket kebijakan dengan presiden
Merdeka.com - Pemerintah batal mengumumkan Paket Kebijakan Deregulasi ke-VII yang semula akan diumumkan hari ini, Jumat (4/12) di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, batalnya pengumuman paket kebijakan ketujuh itu lantaran waktu diskusi dengan Presiden Joko Widodo yang sangat minim.
"Belum ada waktu untuk membahasnya dengan presiden," kata Darmin di kantornya, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Siapa yang hadir di rapat kabinet? Jokowi mengaku Prabowo selalu menghadiri rapat dan sidang kabinet untuk konsolidasi, semenjak ditetapkan sebagai Presiden Terpilih RI.'Yang saya senang, sejak beliau (Prabowo) terpilih, sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik,' kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (8/10). Dikutip dari Antara.
-
Kapan rapat kabinet perdana dilaksanakan? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mengoordinasikan komunikasi antara Presiden dan kementerian? Sekretaris Kabinet berperan sebagai penghubung utama antara Presiden dan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah. Ia memastikan informasi terkait kebijakan dan instruksi Presiden disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada para menteri dan pejabat terkait.
-
Siapa saja yang menjadi bagian dari Sekretariat Kabinet? Dalam kesatuan lembaga, Sekretariat Kabinet yang dipimpin Sekretaris Kabinet tersebut terdiri dari beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut, Wakil Sekretaris Kabinet; Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Deputi Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi; Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; Deputi Bidang Administrasi; Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; Staf Ahli Bidang Komunikasi; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan HubunganInternasional; Inspektorat; Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan Pusat Pembinaan Penerjemah
Menurut Darmin, agenda Rapat Terbatas antara jajaran menteri kabinet kerja dengan presiden dan wakil presiden teramat padat. Hal ini menjadi alasan pembahasan paket kebijakan ketujuh belum sampai tahap finalisasi.
"Karena ratasnya banyak sekali setiap hari," imbuh Darmin.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat untuk sabar menunggu keluarnya paket kebijakan deregulasi ke-VII yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah.
JK mengatakan, paket kebijakan ke-VII tetap konsisten ditujukan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah menurunnya perekonomian global.
Semula, paket kebijakan ketujuh akan diumumkan hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, rencana tersebut dibatalkan.
"Tunggu saja, sabar-sabar saja. Ya fungsinya ke ekonomi, bagaimana mempermudah investasi, bagaimana memberikan insentif, kan selalu semua paket itu bagaimana mempercepat, bagaimana mempermudah, bagaimana mempermurah, itu saja. Nanti lah nanti," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot menegaskan agenda Rakernas IV PDI Perjuangan hanya untuk internal partai.
Baca SelengkapnyaSidang berjalan cukup lama hingga memakan waktu 2,5 jam.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaPertemuan mereka dijadwalkan ulang sembari mencari kecocokan waktu.
Baca SelengkapnyaKata Dasco, bukan hanya PKB yang belum diundang, tapi seluruh ketum parpol KIM.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMahfud bercerita, biasanya menteri Kabinet Indonesia Maju saling menyapa sebelum rapat kabinet. Kini, tak ada lagi saling menyapa.
Baca SelengkapnyaGibran menyebut, penyusunan menteri sudah mengerucut ke beberapa nama
Baca SelengkapnyaDasco menjelaskan, nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran masih fluktuatif dan dinamis
Baca SelengkapnyaMenteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun
Baca SelengkapnyaSebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca SelengkapnyaGerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca Selengkapnya