Menko Darmin beri sinyal proyek selain kelistrikan bakal ditunda demi Rupiah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengevaluasi proyek infrastruktur yang banyak memakai bahan baku impor. Langkah ini demi menghemat devisa dan memperkuat Rupiah.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sampai saat ini baru proyek kelistrikan yang berpotensi untuk ditunda. Namun tidak menutup kemungkinan proyek lain yang tidak mendesak akan ditunda pembangunannya.
"Bisa juga yang lain, syaratnya dia masih persiapan," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/9).
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Dimana proyek kilang baru Pertamina berada? Pertamina saat ini sedang fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dimana proyek tersebut memasuki milestone baru yaitu program Turn Around (TA) Revamp yang ditargetkan selesai di awal Mei 2024.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Dimana Perusda MBS diharapkan untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Siapa yang memimpin peninjauan kesiapan Pertamina? Guna memastikan kesiapan layanan dan kehandalan pasokan energi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap dan SPBU di Kabupaten Cilacap.
-
Kenapa Pertamina perlu antisipasi gejolak ekonomi global? Erick menyebut kondisi ini memicu menguatnya dolar AS terhadap rupiah dan tentunya kenaikan harga minyak WTI dan Brent yang masing-masing telah menembus 85,7 dolar AS dan 90,5 dolar AS per barel.'Harga minyak ini bahkan diprediksi beberapa ekonom bisa mencapai 100 dolar AS per barel apabila konflik meluas dan melibatkan Amerika Serikat,' lanjut dia.
Menko Darmin mengatakan, dalam penetapan penundaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah akan mengkaji secara keseluruhan progresnya. Untuk proyek yang telah financial closing tidak akan diganggugugat.
"Jadi ini dipilih, makanya kalau cepat-cepat susah juga, kita satu dua sudah tau tapi nanti dulu lah, yang penting belum financial closing, kalau sudah financial closing nanti dia marah yang investasi" jelasnya.
Menko Darmin melanjutkan, penundaan setiap proyek bisa dilakukan selama 6 tahun, tergantung kebutuhan Indonesia terhadap proyek tersebut. "Kalau perlu sampai 5 sampai 6 tahun ya 5 sampai 6 tahun, artinya tergantung kebutuhannya. Kalau di listnya ada 10 atau 12 misalnya, ini misalnya, tahun depan itu 2, tahun depannya 2, tahun depannya 3, boleh jadi 5 sampai 6 tahun," jelasnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih terus mematangkan rencana penundaan ini. Pengumuman penundaan akan diumumkan secara langsung dan tidak bertahap.
"Memang kita masih konsolidasi mengenai itu karena harus dihitung ditundanya berapa lama. Setiap proyek itu kan enggak bisa rame-rame ditunda lima tahun. Nanti tahun ketiga kurang gimana? Misal listrik gitu rame-rame digeser 5 tahun kemudian tahun ketiga kurang dari sekarang, terus diapain? baru sibuk nyari? repot itu namanya. Jadi satu per satu dihitung," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaErick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca SelengkapnyaPermasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaIndonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi domestik.
Baca SelengkapnyaCorporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Baca SelengkapnyaPertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaStrategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaTarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.
Baca SelengkapnyaSikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Baca Selengkapnya