Menko Darmin: Ekonomi digital ini ibarat memegang telur
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sebab, jika terlalu dikekang industri ini tidak akan berjalan baik, namun jika terlalu longgar pengawasannya maka akan tidak terkontrol.
"Urusan ekonomi digital ini kata orang ibarat memegang telur. Kekencangan dipegang dia pecah, tapi kalau agak terlalu longgar dia bisa jatuh. Dan momentum juga harus tepat," kata Darmin di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (24/10).
Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan pengalaman dari negara lain untuk merumuskan regulasi untuk mengatur perkembangan bisnis ekonomi digital. Sehingga, para pelaku usaha bisa berkompetisi melalui bisnis berbasis ekonomi digital, namun tidak merugikan pihak lainnya.
-
Kenapa Kemendag membuat aturan tentang perdagangan daring dan luring? 'Itulah gunanya sesuatu itu ditata dan diatur agar semua bisa berkembang dengan baik. Beberapa hari yang lalu di Semarang, Jawa Tengah, sudah mulai ada geliat perdagangan sehingga pedagang sudah mulai tersenyum,'
-
Bagaimana KEK Singhasari mendukung ekonomi digital? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa DPR dorong UMKM masuk ke digital? Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa tugas Ditjen Pengawasan Ruang Digital? Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini, di mana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan di ruang digital.
Menurutnya, belum ada negara di dunia ini yang betul-betul bisa mengeluarkan regulasi yang mantap untuk mengatur perkembangan ekonomi digital. Sebab, bentuk strategi dan dinamika dari ekonomi ini sangat tidak seragam.
"Bagaimana kompetisi kebijakannya? Ini yang begitu rumit. Saya memang lebih baik tidak menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Jadi tentu saja sebagai negara yang baru berkembang ekonomi digitalnya, kita sangat perlu belajar dari negara lain," imbuhnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konsep hilirisasi digital dinilai tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.
Baca SelengkapnyaDalam kunjungan ke Pasar Johar kali ini, Mendag Zulkifli Hasan berkeliling ke kios-kios pedagang untuk berdialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa produk-produk yang dapat diproduksi dalam negeri sebaiknya tidak perlu diimpor.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital
Baca SelengkapnyaUpaya-upaya menumbuhkan pengembangan ekonomi digital perlu kerja bersama.
Baca SelengkapnyaTak heran jika produksi barang nasional masih kalah dengan produk dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sebut hampir setengah penduduk Indonesia rentan jadi korban kejahatan dan penipuan digital.
Baca SelengkapnyaPemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan UMKM melalui serangkaian kebijakan strategis.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan tapi tidak bisa disatukan dengan media sosial. Hal ini untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga menyebut, sektor digital telah tumbuh 2,5 kali lipat lebih cepat dibandingkan sektor non-digital dan berkontribusi 15 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaDibutuhkan kebijakan yang memandu penggunaan AI hingga ranah praktis.
Baca Selengkapnya