Menko Darmin: Industri Tempe Tak Akan Diberikan Kepada Asing
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, sektor Usaha Kecil dan Menengah Koperasi (UMKM) tidak akan diinvestasikan kepada asing. Hal tersebut seiring dengan beredarnya kabar pemerintah memberikan investasi tempe kepada investor asing setelah diterbitkannya DNI (Daftar Negatif Investasi).
"Kemarin saya sosialisasi di KADIN. Memang itu kita sepakat beberapa hari yang lalu akan ada sosialisasi, jadi saya datang untuk menjelaskan. Intinya bahwa enggak ada UKM yang dibuka untuk asing," ujar Menko Darmin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/11).
"Malah di luar ada yang nanya saya 'Pak Darmin, saya industri tempe gimana usaha saya? Itu kita mau demo, itu dibuka asing di situ'. Lah dari mana lagi dapat berita? Enggak betul itu, saya bilang," sambungnya.
-
Bagaimana cara pemerintah menghentikan investasi Temu di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Temu bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi target pemerintah. Budi Arie mengungkapkan bahwa Shein juga termasuk dalam daftar aplikasi yang ingin diblokir.
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Apa masalah TEMU dengan UMKM? Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Bagaimana TEMU mengancam UMKM? Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, aplikasi asal China ini juga merugikan pelaku UMKM lokal, termasuk konsumen.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Menko Darmin melanjutkan, setelah DNI disampaikan memang memunculkan berbagai anggapan. Selain tempe, muncul juga kabar pemerintah memberikan kesempatan kepada investor asing untuk menanam modal di industri sablon.
"Ini memang sudah macam-macam saja beritanya ke sana kemari. Jadi intinya saya cuma mau menekankan memang ada yang masih bilang seperti textile printing itu jangan jangan itu sablon. Ini bahasanya textile printing. Itu mesin yang mencetak bunga bunga kotak kotak. Itu bukan sablon," jelasnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, pemerintah akan segera menerbitkan aturan DNI pada pekan depan. Draft baleid tersebut paling lambat akan ada di meja Presiden Jokowi pada 3 Desember 2018.
"Intinya paling-paling saya mau ngajak ngobrol beberapa menteri akhir minggu ini. Yah Kamis Jumat inilah saya cari waktu, kemudian finalkan, Senin kita akan naikkan ke Presiden karena itu dasar hukumnya adalah Perpres," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Teten, masuknya barang konsumsi yang lebih banyak berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dapat merusak ekosistem UMKM.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jutaan pekerja yang terlibat di sektor tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkhawatirkan platform digital baru dari Negara China, yakni Temu.
Baca SelengkapnyaPengendalian barang impor perlu ada kerja sama antar kementerian.
Baca SelengkapnyaTujuannya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.
Baca SelengkapnyaModel bisnis dari platform asal China tersebut merupakan produsen ke konsumen atau factory to consumer.
Baca SelengkapnyaAplikasi Temu tidak hanya meresahkan Eropa, masyarakat Asia juga mengkritik produk-produk dan sistem kerja Temu.
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan agar aplikasi TEMU tidak masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaTak heran jika produksi barang nasional masih kalah dengan produk dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya melindungi UMKM agar tak kalah saing dengan produk asing.
Baca SelengkapnyaRoti Aoka viral lantaran dituding mengandung zat berbahaya sebagai pengawet.
Baca SelengkapnyaTikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan tapi tidak bisa disatukan dengan media sosial. Hal ini untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik.
Baca Selengkapnya