Menko Darmin: Jangan karena utang bertambah dianggap masalah besar

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan masalah utang pemerintah. Sebab, utang pemerintah yang membengkak tidak hanya terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK, melainkan sudah dari pemerintahan sebelumnya.

"Jangan karena naik utang kemudian dianggap sudah masalah-masalah besar," kata Darmin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/8).

Dia menambahkan, utang pemerintah yang membengkak saat ini merupakan imbas dari krisis ekonomi tahun 1998. Di mana pada waktu pembalikan dana uang asing BI dan pemerintah tidak punya statistik yang lengkap dari utang luar negeri.

Sehingga, Bank Indonesia (BI) harus melakukan intervensi besar-besar. Sebab, nilai tukar Rupiah anjlok dari yang dipatok pemerintah di angka tertentu.

"Utang banyak loh bukan pemerintahan ini saja yang bikin utang, dari dulu sudah ada utang itu ya," imbuhnya.

Darmin menegaskan, utang pemerintah saat ini adalah untuk menggerakkan ekonomi, tak hanya untuk pembangunan infrastruktur namun juga untuk kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kita pemerintah tidak hanya fokusnya infrastruktur walaupun pemerintah memang cukup mengutamakan infrastruktur. Kenapa? karena memang itu (infrastruktur) yang paling tertinggal di kita. Soal utang ya kita tidak bikin apa-apa juga kita harus bayar," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 34,19 triliun dari Mei 2017 sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, porsi utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.979,5 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman Rp 727,02 triliun atau 19,6 persen.

Secara keseluruhan, penambahan utang neto pada periode Januari-Juni 2017 adalah sebesar Rp 191,06 triliun, yang berasal dari penerbitan SBN Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman Rp 7,83 triliun.

Sementara itu, pembayaran kewajiban utang pada Juni 2017 mencapai Rp 26,89 triliun, yang terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp 18,91 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 7,98 triliun.

Sedangkan, indikator risiko utang pada bulan Juni 2017 menunjukkan rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) mencapai 11,2 persen dari total utang.