Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin: Kita masih butuh utang luar negeri untuk pertumbuhan

Menko Darmin: Kita masih butuh utang luar negeri untuk pertumbuhan Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut Indonesia masih membutuhkan utang luar negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih rendah dibandingkan dengan pengeluaran.

"Tahun lalu (penerimaan) tidak mencapai target, tahun ini juga begitu. Sehingga tinggal pilih-pilih berapa yang kita bisa lakukan, kita perlu pengeluaran seperti apa, sehingga bagaimana memenuhinya, kemungkinan memang peminjaman perlu ada," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (24/2).

Menurut Darmin, utang luar negeri tidak akan jadi masalah selama defisit APBN tidak besar. Sampai Februari 2016, defisit anggaran mencapai Rp 70 triliun.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, jika dilihat dari total pinjaman (loan) terhadap produk domestik bruto (PDB), Indonesia termasuk negara dengan rasio pinjaman yang relatif rendah.

"Kalau dari total loan terhadap PDB kita masih termasuk negara yang relatif rendah. Tapi tahun per tahun harus lihat agar anggaran defisitnya aman, jadi kita ada koridornya masing-masing.

Bank Indonesia melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Desember 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 310,72 miliar atau setara dengan Rp 4.142 triliun (kurs hari ini). Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya yang tercatat hanya USD 304,65 miliar.

Posisi utang per Desember ini naik tajam jika dibanding Desember tahun lalu yang hanya USD 293,77 miliar. Angka utang ini juga naik dibanding awal tahun lalu yang hanya USD 301,51 miliar.

Dikutip dari data resmi Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 310,72 miliar ini terdiri dari utang pemerintah bersama Bank Indonesia serta utang luar negeri swasta.

Porsi utang luar negeri pemerintah mencapai USD 137,74 miliar dan Bank Indonesia sebesar USD 5,2 miliar. Total utang keduanya adalah USD 143,00 miliar. Total utang ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya uSD 137,74 miliar.

Sedangkan porsi utang swasta tercatat sebesar USD 167,71 miliar. Angka utang ini naik tipis dari bulan sebelumnya yang hanya USD 166,90 miliar.

Utang luar negeri swasta juga terbagi menjadi utang perbankan dan utang non-perbankan. Utang perbankan tercatat mencapai USD 32,49 miliar. Sedangkan utang luar negeri non-perbankan tercatat USD 135,21 miliar.

Untuk non-perbankan, terbagi menjadi utang lembaga keuangan bukan bank atau nonbank financial corporation yang mencapai USD 11,26 miliar. Kemudian utang perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporation sebesar USD 123,95 miliar.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara

"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN

Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.

Baca Selengkapnya
Cadangan Devisa RI Tembus Rp2.288 Triliun di Juni 2024, Ini Penopang Utamanya
Cadangan Devisa RI Tembus Rp2.288 Triliun di Juni 2024, Ini Penopang Utamanya

Cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19

Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.

Baca Selengkapnya
Luhut Bandingkan Indonesia dan Amerika: Kita Hampir Enggak Ada Gelandangan
Luhut Bandingkan Indonesia dan Amerika: Kita Hampir Enggak Ada Gelandangan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai, ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibanding banyak negara lain.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya