Menko Darmin klaim realisasi B20 sudah mendekati sempurna
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK resmi meluncurkan perluasan penggunaan biodisel 20 persen (B20) untuk public service obligation (PSO) dan non PSO pada 1 September 2018 lalu. Namun dalam realisasinya, kebijakan ini masih menemui beberapa kendala seperti halnya penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pada dasarnya kebijakan perluasan B20 ini memang belum bisa dijalankan secara optimal. Mengingat, pelaksanaannya sendiri belum mencapai satu bulan, sehingga wajar apabila ada beberapa kendala yang masih menghambat.
"Ya sudah makin ini sih mendekati sempurna, artinya sudah tidak ada yang terpaksa ngirim B0 karena famenya atau CPO-nya tidak datang," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/9).
-
Apa yang dicapai Dirut Pertamina di G20? Nicke berhasil membawa tiga rekomendasi utama yakni Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan, Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan dan Keterjangkauan Energi.
-
Siapa yang mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi melalui biodiesel? Selain itu, penjualan produk biodiesel B35 telah berhasil menurunkan emisi sekitar 28 juta ton COE per tahunnya.
-
Apa itu Biodiesel? Biodiesel adalah bahan luar biasa yang memiliki kualitas luar biasa karena dibuat dari minyak nabati dan hewani bekas. Minyak ini dibuat dengan mengolah minyak dengan alkohol untuk menghasilkan bahan bakar yang mampu membakar dan menggerakkan segala sesuatu mulai dari bus penumpang hingga unit pemanas, mengubah sisa minyak menjadi cara baru yang ampuh untuk berkeliling kota.
-
Siapa yang memimpin peninjauan kesiapan Pertamina? Guna memastikan kesiapan layanan dan kehandalan pasokan energi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap dan SPBU di Kabupaten Cilacap.
-
Kenapa BSI belum mengambil keputusan terkait UUS BTN? Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang aksi korporasi yang akan dilakukan terhadap UUS BTN yang melibatkan BSI, kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami belum membuat keputusan apapun terkait hal tersebut,“ kata Gunawan.
Menko Darmin mengaku telah mendapat masukan terkait dengan penyaluran FAME untuk beberapa terminal pengisian bahan bakar. Sehingga kata, Menko Darmin tidak ada lagi alasan untuk tidak menjual B20.
"Jadi kemudian ada usulan juga supaya direview yang mana kirim ke mana supaya jangan kemudian yang jauh di Barat ke Timur ya itu tinggal dibuat program matematiknya," imbuhnya.
"Kemudian kita udah tetapkan begitu awal bulan kita artinya 2-3 hari lagi kan awal bulan, kita akan sampaikan detail terhadap siapa yang salah," tambahnya.
Sebelumnya, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan keterlambatan suplai FAME ditengarai karena kesulitan dalam memenuhi ketersediaan kapal dalam menjangkau daerah tujuan. Meski demikian, dia mengatakan hal-hal seperti ini wajar terjadi pada awal penerapan suatu kebijakan.
"Sebetulnya ada beberapa hal, misalnya keterlambatan suplai FAME, kesulitan mencari kapal, tapi menurut saya sih di awal ini masalah-masalah seperti ini maklum saja terjadi. Yang paling penting, nanti setelah ini kita bagaimana, cari jalan keluar yang optimal," jelasnya.
"Misalnya ketika menentukan rute, kapalnya kalau terlalu kecil mungkin nanti bisa digabung dengan kapal kargonya Pertamina. Intinya kita semua kerja sama supaya B20 terimplementasi dengan baik," sambungnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri ESDM beberkan penyebab bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia tidak akan mencapai target di 2025.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaRealisasi lifting minyak bumi di semester I-2024 tidak mencapai target karena banjir di Blok Rokan.
Baca SelengkapnyaPadahal, Bahlil mengungkapkan Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan terbesar.
Baca SelengkapnyaPertemuan digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur pendukung energi bersih di lapangan terhambat.
Baca SelengkapnyaMinat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca SelengkapnyaRealisasi program insentif kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik belum maksimal.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca Selengkapnya