Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat Sebesar Rp 8,9 Miliar

Menko Darmin Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat Sebesar Rp 8,9 Miliar Darmin Nasution Luncurkan KUR. ©2017 merdeka.com/anggun situmorang

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan rakyat sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. KUR khusus peternakan rakyat disalurkan sebesar Rp 8,9 miliar dan diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan dengan memperkuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (6/12).

Menko Darmin melanjutkan, salah satu fokus pemerintah adalah memberikan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara dalam penyediaan lahan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, serta pendidikan vokasi untuk pilar kapasitas SDM.

Orang lain juga bertanya?

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah mengatur tentang KUR khusus. Artinya, KUR diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

"Seperti di Sumatera dan Kalimantan, pemerintah telah menyalurkan KUR khusus untuk replanting sawit. Lalu khusus untuk komoditas peternakan rakyat, KUR ini bisa digunakan baik untuk penggemukan, perah, maupun pembiakan ternak," terang Menko Darmin.

Adapun bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR khusus peternakan rakyat kali ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng, dan Bank Sinarmas, dengan offtaker PT Widodo Makmur Perkasa dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pengayom Tani Sejagat.

Menko Darmin mengimbau bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat ini. Caranya adalah dengan membantu peternak menyelesaikan persyaratan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen pendukung lain dalam mengajukan KUR.

"Kekurangan persyaratan justru harus dibantu oleh bank, mengingat terbatasnya pengetahuan peternak kecil terhadap KUR ini. Selain itu, penarikan KUR baiknya dilakukan dengan sistem kartu sehingga peternak menarik KUR sesuai dengan kebutuhan pembiayaan,” tegasnya.

Menurutnya, dengan sistem tersebut, pembiayaan tidak memberatkan peternak. Hal ini juga sejalan dengan telah diluncurkannya kartu tani di Jawa Tengah yang sudah dapat mengintegrasikan subsidi pupuk, rekening tabungan, dan penyaluran KUR. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya

Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.

Baca Selengkapnya
KUR Bakal Disalurkan untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah, Begini Skemanya
KUR Bakal Disalurkan untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah, Begini Skemanya

Pemerintah dalam beberapa kesempatan sidang kabinet telah membahas pemanfaatan KUR untuk program-program tersebut.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Reforma Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem dan  Memperhatikan Hak-Hak Rakyat
Menko Airlangga: Reforma Agraria untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem dan Memperhatikan Hak-Hak Rakyat

Reforma Agraria yang juga salah satu program strategis nasional, berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional

Baca Selengkapnya
Sokong Berproduksi, Kementan Ajak Petani Terus Manfaatkan KUR Pertanian
Sokong Berproduksi, Kementan Ajak Petani Terus Manfaatkan KUR Pertanian

KUR Pertanian telah lama menjadi salah satu instrumen keuangan yang sangat bermanfaat bagi petani di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Perlinsos hingga Rp513 Triliun pada 2025
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Perlinsos hingga Rp513 Triliun pada 2025

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

Baca Selengkapnya
Kementerian Pertanian Dapat Jatah Anggaran Rp29,37 Triliun di Tahun 2025
Kementerian Pertanian Dapat Jatah Anggaran Rp29,37 Triliun di Tahun 2025

Anggaran terbesar dialokasikan untuk program percepatan (quick wins) lumbung pangan.

Baca Selengkapnya
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp68 Triliun Demi Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp68 Triliun Demi Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

Amran mengatakan Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang direncanakan oleh pemerintahan baru 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa
Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa

"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan KUR Rp5 Miliar untuk Antisipasi Kemarau Panjang
Pemerintah Siapkan KUR Rp5 Miliar untuk Antisipasi Kemarau Panjang

Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengatasi dampak El Nino.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Komitmen Tekan  Angka Kemiskinan hingga 2 Persen
Pemprov Kaltim Komitmen Tekan Angka Kemiskinan hingga 2 Persen

Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.

Baca Selengkapnya
Debitur Baru KUR BRI Tumbuh Lampaui Target, Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas
Debitur Baru KUR BRI Tumbuh Lampaui Target, Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas

Pada periode Januari-September 2023, BRI telah berhasil menaikkelaskan pelaku usaha sebanyak 2,3 juta debitur.

Baca Selengkapnya
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan
Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan

SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Baca Selengkapnya