Menko Darmin minta dana Rp 79,7 M bangun gedung khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memasukkan anggaran untuk program baru pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau yang dikenal dengan single submission sebesar Rp 79,7 miliar dalam pagu anggaran kementeriannya di tahun 2018. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru khusus PTPS.
"Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, yang terakhir kami jelaskan tadi sebesar Rp 79,7 miliar. kenapa sebesar itu? Karena Presiden ingin itu dilaksanakan di satu gedung. Jadi ini memang ada pembiayaan untuk gedung," ujar Darmin di Gedung DPR MPR, Jakarta, Rabu (13/9).
Darmin mengatakan, kebijakan PTSP akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pengurusan izin usaha di bidang minyak dan gas, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun akan dipersingkat.
-
Kenapa pemerintah mempermudah akses BPNT? Proses pendaftaran kini menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, sehingga memberikan solusi nyata bagi keluarga yang membutuhkan.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Bagaimana Kemnaker mempermudah proses penempatan PMI? “Jadi saya berharap teman-teman semua bisa membantu kami Kementerian Ketenagakerjaan, sampaikan kepada saudara-saudara yang di kampung halaman, jika ingin bekerja keluar negeri maka ikuti prosedur yang benar, dan pemerintah sekarang sudah mempermudah proses penempatan PMI,“ ucapnya.
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan aksesibilitas energi? 'Kami mulai dengan memperkuat bisnis legacy kami dengan memaksimalkan dan juga membangun infrastruktur terintegrasi dari hulu, midstream dan hilir, untuk memperkuat aksesibilitas kami. Dari indeks tersebut, tantangan terbesar di Indonesia adalah aksesibilitas, dan tantangan kedua adalah keterjangkauan. Jadi kita harus mengatasi masalah ini dengan benar dalam perencanaan strategis kita,' ujarnya.
"Sebagai informasi, di bidang ESDM misalnya melaksanakan usaha itu bisa 3 sampai 5 tahun baru selesai, itu terlalu lama. Terlalu banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain," jelasnya.
Ke depan, pengurusan izin cukup hanya datang ke satu gedung yang nantinya ditentukan oleh pemerintah. Semuanya akan lebih cepat selesai karena pengurusan izin akan dilakukan secara online dan terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
"Kita akan menggunakan single submission, sistem perizinan berusaha terintegrasi. Di mana orang cukup datang ke satu gedung dan itu akan selesai semuanya melalui itu, karena semuanya akan terhubung secara online, baik ke K/L maupun ke daerah," jelasnya.
Kebijakan ini juga nantinya akan mengubah peran pemberi ijin dari yang sebelumnya bersifat seperti penguasa berubah menjadi pelayan dunia usaha.
"Kalau selama ini pemberi izin itu benar-benar seperti penguasa, maka ke depan dia harus berubah menjadi pelayan. Dia harus melayani masyarakat dan harus melayani dunia usaha," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Upaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.
Baca SelengkapnyaProses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaProses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ATR/BPN dengan Pertamina.
Baca SelengkapnyaPipa transmisi gas Ruas Cirebon-Semarang ditaksir memakan biaya Rp3,3 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.
Baca SelengkapnyaHarga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.
Baca Selengkapnya