Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin minta dana Rp 79,7 M bangun gedung khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menko Darmin minta dana Rp 79,7 M bangun gedung khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu Darmin Nasution. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memasukkan anggaran untuk program baru pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau yang dikenal dengan single submission sebesar Rp 79,7 miliar dalam pagu anggaran kementeriannya di tahun 2018. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru khusus PTPS.

"Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, yang terakhir kami jelaskan tadi sebesar Rp 79,7 miliar. kenapa sebesar itu? Karena Presiden ingin itu dilaksanakan di satu gedung. Jadi ini memang ada pembiayaan untuk gedung," ujar Darmin di Gedung DPR MPR, Jakarta, Rabu (13/9).

Darmin mengatakan, kebijakan PTSP akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pengurusan izin usaha di bidang minyak dan gas, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun akan dipersingkat.

Orang lain juga bertanya?

"Sebagai informasi, di bidang ESDM misalnya melaksanakan usaha itu bisa 3 sampai 5 tahun baru selesai, itu terlalu lama. Terlalu banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain," jelasnya.

Ke depan, pengurusan izin cukup hanya datang ke satu gedung yang nantinya ditentukan oleh pemerintah. Semuanya akan lebih cepat selesai karena pengurusan izin akan dilakukan secara online dan terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

"Kita akan menggunakan single submission, sistem perizinan berusaha terintegrasi. Di mana orang cukup datang ke satu gedung dan itu akan selesai semuanya melalui itu, karena semuanya akan terhubung secara online, baik ke K/L maupun ke daerah," jelasnya.

Kebijakan ini juga nantinya akan mengubah peran pemberi ijin dari yang sebelumnya bersifat seperti penguasa berubah menjadi pelayan dunia usaha.

"Kalau selama ini pemberi izin itu benar-benar seperti penguasa, maka ke depan dia harus berubah menjadi pelayan. Dia harus melayani masyarakat dan harus melayani dunia usaha," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Prabowo Pangkas Izin Sektor Energi Panas Bumi dari 18 Bulan Jadi 5 Hari
Pemerintah Prabowo Pangkas Izin Sektor Energi Panas Bumi dari 18 Bulan Jadi 5 Hari

Upaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024

Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.

Baca Selengkapnya
D'TALKS: Prof Tirta
D'TALKS: Prof Tirta "Banyak Investasi Masuk Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal, Hidup Masyarakat Meningkat"

Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi/BKPM Gelar Anugerah Layanan Investasi 2024, Ini Pesan Rosan Roeslani
Kementerian Investasi/BKPM Gelar Anugerah Layanan Investasi 2024, Ini Pesan Rosan Roeslani

Rosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.

Baca Selengkapnya
Bahlil Curhat Investasi di Indonesia Berbelit-Belit
Bahlil Curhat Investasi di Indonesia Berbelit-Belit

Proses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Sinergi Pertamina dan Kementerian ATR/BPN, Perkuat Infrastruktur Energi Nasional
Sinergi Pertamina dan Kementerian ATR/BPN, Perkuat Infrastruktur Energi Nasional

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ATR/BPN dengan Pertamina.

Baca Selengkapnya
Menteri Arifin Tasrif Temui Menteri PUPR, Minta Biaya Gas Murah
Menteri Arifin Tasrif Temui Menteri PUPR, Minta Biaya Gas Murah

Pipa transmisi gas Ruas Cirebon-Semarang ditaksir memakan biaya Rp3,3 triliun.

Baca Selengkapnya
BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun
BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri
Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjang Program Harga Gas Murah untuk Industri

Harga gas bumi akan berpengaruh pada beban produksi industri. Maka, harga murah bisa menjadi salah satu solusinya.

Baca Selengkapnya