Menko Darmin minta pengurus BP Batam kembalikan masa kejayaan Kota Batam

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan kawasan Batam saat ini tidak lagi memiliki daya tarik dibandingkan dengan kawasan sejenis di wilayah Asia Tenggara. Terutama setelah mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memberikan pembebasan bea masuk bagi barang produksi dari negara ASEAN yang masuk ke Indonesia.

Padahal, sebelumnya daya tarik kawasan Batam terletak pada fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga dengan diperolehnya fasilitas yang sama melalui MEA, barang-barang tersebut bisa lebih mudah masuk ke Indonesia. Sedangkan, dari Batam ada keterbatasan untuk masuk ke Indonesia, karena memang FTZ Batam ditujukkan untuk mengekspor ke negara lain.

Dia mencatat, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2016 mencapai 5,45 persen, melambat dibanding tahun 2015. Di mana pertumbuhan sektor tertinggi dicapai oleh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, serta pengadaan listrik dan gas. Sementara pertumbuhan terendah dicapai oleh pertambangan dan penggalian.

"Pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2017 semester I-2017 akan berada di bawah 2 persen hingga akhir tahun. Berdasarkan data dinas ketenagakerjaan Kota Batam, beberapa perusahaan telah menutup usahanya di batam di mana tahun 2015 mencapai 54 perusahaan, 2016 mencapai 62 perusahaan. Dan tahun 2017 sampai Juli mencapai 53 perusahaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi kita," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/10).

Menurutnya, Pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan integritas yang baik telah berupaya keras untuk mewujudkan tujuan semula Kota Batam. Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya dalam membenahi tata kelola Batam yang selama ini tidak berjalan sebagai mana mestinya.

"Beberapa kebijakan malah menimbulkan protes dan kegaduhan di antara pelaku usaha. Upaya yang dilakukan pimpinan BP Batam patut diapresiasi, namun masukan dari pelaku usaha perlu juga didengar. Sebab, pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi," imbuhnya.

Di samping itu, dualisme kewenangan dengan Pemerintah Kota Batam belum sepenuhnya selesai. Masih ada beberapa kebijakan yang tumpang tindih sehingga pelayanan perizinan di Batam belum sepenuhnya terintegrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Dewan Kawasan Batam telah disepakati beberapa kebijakan pokok dalam rangka percepatan revitalisasi FTZ Batam.

Pertama, perlu segera mengembalikan kawasan Batam sebagai tujuan investasi yang menarik dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional dengan tetap mempertahankan dan investasi yang telah ada. Untuk itu, komunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kedua, perlu segera dilakukan transformasi FTZ Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana arahan Presiden," tandas Menko Darmin.