Menko Darmin: Paket kebijakan I kebanyakan, kita saja tak ingat
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK tak tinggal diam menghadapi pelemahan ekonomi dan merosotnya nilai tukar Rupiah hingga menyentuh level Rp 14.700 per USD. Pemerintah rencananya bakal mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid II pekan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memberi sedikit bocoran soal kebijakan lanjutan ini. Menurutnya, paket kebijakan tersebut tidak akan sebanyak yang dikeluarkan awal September lalu. Darmin berharap, paket ke dua ini lebih mudah dipahami semua pihak.
"Pengalaman kemarin, terlalu banyak kita saja enggak ingat. Akibatnya apa? Kita menjelaskannya saja enggak lengkap. Nanti kita enggak akan banyak-banyak kali ini. Kali ini beberapa saja biar ada di kepala," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (25/9).
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa dampak pelemahan Rupiah terhadap harga kedelai? Harga kedelai impor kembali mengalami kenaikan dan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
Darmin menegaskan, regulasi yang akan dikeluarkan tidak akan banyak seperti yang lalu atau mencapai 134 kebijakan. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengungkapkan salah satu fokus pemerintah nantinya adalah masalah operasional.
"Kita usahakan lah kalau akhir bulan. Nanti lah kalau per nya. Akhir bulan. Pokoknya ada yang operasional," tutupnya.
Sebelumnya, Darmin mengatakan pihaknya tengah memantapkan paket kebijakan yang akan dirilis dalam waktu dekat. Pasalnya, perlu ada pembicaraan lanjutan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Nanti lagi koordinasi. Pokoknya kita sedang koordinasi. Mudah-mudahan minggu depan ada. Sebetulnya komunikasinya sudah, tapi kan harus mantap juga," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (25/9).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin presiden terpilih lebih cepat dan mudah menjalankan programnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca SelengkapnyaGerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca SelengkapnyaSandi menyampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus menyiapkan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya