Menko Darmin: Presiden ingatkan proyek kementerian tak boleh rancu
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan konferensi pers usai sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dalam konferensi pers, Darmin kembali mengingatkan para menteri agar tidak rancu menyusun proyek untuk 2016.
"Presiden minta setiap kementerian, menterinya mempelajari dan mencermati anggaran kementerian. jangan sampai di dalamnya ada pos anggaran yang rancu dan tidak jelas. kalau program boleh misalnya pakai kata pemberdayaan itu boleh program. Kalau proyek tidak bisa begitu bunyinya, itu rancu," ucap Darmin.
Selain itu, Darmin juga meminta kepada semua menteri agar siap menyongsong 2016. Semua anggaran harus sudah disiapkan sejak awal bulan agar tidak menumpuk di akhir tahun.
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kapan kata depan tidak boleh disambung? Kata depan 'di', 'ke', dan 'dari', tidak boleh disambung, sehingga harus dipisah dengan kata belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan tempat.
-
Kenapa BP Tapera tidak boleh investasi di saham? BP Tapera pilih investasi yang fixed income sehingga uang para peserta tidak berkurang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, pemupukan dana peserta tidak diinvestasikan di saham. BP Tapera memilih investasi pada instrumen-instrumen yang bersifat fixed income. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
-
Kenapa kata keterangan tidak digunakan dengan kata benda? Hal ini dikarenakan kata benda sudah merujuk pada objek yang konkret, sehingga tidak memerlukan informasi tambahan.
"Presiden juga mengingatkan bahwa memasuki 2016 tidak bisa ditawar bahwa anggaran sudah mulai dilakukan sejak awal Januari, sehingga terutama bersifat belanja barang dan modal. dengan demikian dampaknya terhadap perekonomian dan pertumbuhan menjadi optimal," sambungnya.
Darmin mengajak semua jajaran menteri untuk fokus bekerja mengejar pertumbuhan ekonomi.
"Kita bekerja fokus memperbaiki pertumbuhan ekonomi, membaikkan inflasi, menurunkan kemiskinan, memperbaiki kesenjangan dan semuanya," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Cak Imin, Bansos adalah kewajiban bukan kebaikan Pemerintah Jokowi.
Baca SelengkapnyaErick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN.
Baca SelengkapnyaAdapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaDia mengancam bakal mencopot menteri yang kinerjanya buruk.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaMenag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca Selengkapnya