Menko Darmin Sebut Ibu Kota Baru Punya Potensi Ekonomi Bagus, Ini Sebabnya

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut bahwa dua wilayah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Penajam Paser Utara dan Kukar di Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus untuk pelaku usaha. Setidaknya, daerah itu memiliki pertambangan dan juga perkebunan.

"Ya ada pertambangan, tapi ada juga perkebunan di situ. Tapi memang itu bagus sekali," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/8).

Menko Darmin melanjutkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi nasional secara keseluruhan. Meskipun saat ini, pemerintah tengah membuka peluang membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri baru di Pulau Jawa.

"Ya, khusus yang berorientasi ekspor atau substitusi impor yang tidak ada di dalam itu (KEK saat ini). Dia (KEK baru) tidak mengganggu apa yang ada," jelasnya.

Meski demikian, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, pihaknya belum dapat menjelaskan secara luas potensi dua wilayah baru ini dalam menggerakkan ekonomi. "Nanti saja pelan-pelan ngomongnya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur. Ada dua wilayah kabupaten yang dipilih sebagai ibu kota baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota ini adalah mengurangi kesenjangan ekonomi di Tanah Air. Saat ini, kesenjangan ekonomi Pulau Jawa dengan Luar Jawa mencapai 55 persen dan 45 persen di luar Jawa.

"Setelah otonomi, malah naik jadi 58 persen. Tidak hanya cukup dengan pemerataan tapi harus ada kegiatan yang konkret dalam bentuk investasi berbentuk hilirisasi," kata Bambang di Jakarta.

Alasan kedua yaitu, pembangun ibu kota merupakan upaya pemindahan pusat pemerintahan saja. Pemindahan pemerintah yang merupakan bagian dari jasa pemerintahan yang tentunya akan berdampak pada wilayah sekelilingnya.

"Dampaknya akan memperlambat kesenjangan. Kita akan mengembangkan 10 pusat metropolitan, 4 nya ada di Jawa. Kalau kawasan metropolitan ini berkembang, tentu akan pembangunan kawasan menjadi pioneer ekonomi." (mdk/idr)