Menko Darmin sebut pagu anggaran 2017 lebih rendah 2,5 persen
Merdeka.com - Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah mengajukan pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016 sebesar Rp 359,2 miliar. Namun, untuk pagu anggaran 2017 yang diajukan justru lebih rendah 2,5 persen, yakni sebesar Rp 350,2 miliar.
Dia menjelaskan, pagu anggaran dalam APBN 2017 tersebut dialokasikan untuk program koordinasi bidang perekonomian sebesar Rp 229,2 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 121,1 miliar.
"Kalau dibandingkan pagu anggaran setelah APBNP tahun ini, tahun depan anggaran lebih rendah 2,5 persen dibandingkan anggaran tahun lalu Rp 361,614 miliar," kata Darmin dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (13/6).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Lebih lanjut, Darmin menuturkan ada 12 poin utama yang akan dijalankan kementerian sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran 2017. Di antaranya, koordinasi kebijakan ekonomi makro secara kondusif, koordinasi keuangan yang inklusif termasuk kredit usaha rakyat (KUR), dan koordinasi kedaulatan pangan dan ketahanan air.
Adapula koordinasi ketahanan energi dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), koordinasi peningkatan peranan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kewirausahaan, koordinasi pengembangan investasi dan pengembangan industri, dan koordinasi pengembangan pengendalian ekspor impor.
"Kemudian ada koordinasi fasilitas perdagangan, koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, koordinasi tata ruang nasional, koordinasi KEK, koordinasi kerja sama ekonomi naisonal multiratelal, bilateral dan ASEAN community," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaErick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaRasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.
Baca Selengkapnya