Menko Darmin sebut paket kebijakan ekonomi bukan jalan pintas

Merdeka.com - Kritikan terhadap paket kebijakan penyelamatan ekonomi jilid I terus bergulir. Paket kebijakan yang kebanyakan berisi deregulasi atau penyederhanaan aturan ini dianggap masih abstrak. Sehingga tidak mendapat respons positif dari pelaku pasar dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak sepakat dengan itu. Dia menjelaskan, paket kebijakan jilid pertama ini tidak akan langsung terasa. Karena deregulasi dan paket kebijakan ini memberikan kemudahan dan membuka ruang investasi dan perdagangan. Dampaknya baru bisa dirasakan jangka menengah.

"Ini (paket kebijakan jilid I) bukan jalan pintas langsung keluar, ini membentuk kepercayaan," tegas Darmin di kantornya, Jumat (18/9).

Dia menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menyasar pada persoalan pelemahan rupiah.

"Kalau mau bicara kurs, yang langsung hubungannya dengan kurs ya intervensi Bank Indonesia. Pemerintah punya tidak? Ada, tapi tidak secara langsung," katanya

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini kembali menegaskan, paket kebijakan jilid I sebenarnya untuk memberikan sentimen positif terhadap nilai tukar. Caranya dengan mempermudah investasi dengan harapan devisa akan masuk.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah masih abstrak. Mengingat, paket kebijakan yang bertumpu pada pelonggaran aturan atau deregulasi itu tak bisa segera menstabilkan perekonomian Indonesia.

"Jadi baru akan akhir bulan ini atau akhir bulan depan dikeluarkan secara bertahap karena ada ratusan. Harus sabar. Tapi rupiah gak pernah bisa sabar. itu yang jadi pertanyaan. Jadi tidak ada quick-win, perlu ada quick win," ujarnya, di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurutnya, investasi menjadi kunci mempercepat kebangkitan ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus memberikan kemudahan berusaha bagi investor.

"Sumber current account defisit itukan repatriasi keuntungan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. kan USD ada 18 miliar setiap tahun," katanya.

"Nah, harapan saya ada kebijakan merayu mereka, setidaknya ada separuhnya mereka investasikan mereka di sini dengan memberikan gula-gula."

Untuk memperkuat nilai tukar, Faisal meminta pemerintah mengurangi transaksi dolar. Semisal, transaksi jual beli migas dengan menggunakan yuan.

"Ada bilateral agreement dengan China untuk tidak menggunakan dolar. perjanjiannya dari 2009 sampe 2012 kemudian dilanjutkan 2013 sampai 2016 fasilitas Rp 170 triliun untuk itu," katanya.

"Tapi penggunaannya baru 2 persen jadi mungkin harus sosialisasikan bagi yang ekspor ke China atau China yang ekspor ke indonesia tidak usah memakai dolar."