Menko Darmin soal kemiskinan: Makin lama makin susah menurunkannya
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang. Angka tersebut meningkat 6.900 orang dibandingkan dengan kondisi September 2016.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui pemerintah masih sulit menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebab, kebijakan pemerataan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah belum berjalan maksimal.
"Memang makin lama makin susah itu menurunkannya karena orang miskinnya tidak seperti dulu kan. Satu, itu kalau turun ke bawah 10 persen, sudah kita tidak mudah turunkan. Tapi ya memang kebijakan pemerataan harus bisa kita push," ujar Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (17/7).
-
Apa program utama kemenko perekonomian untuk mengatasi kemiskinan? 'Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,' kata Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Apa strategi Pemkot Medan untuk menangani kemiskinan ekstrem? Adapun strategi yang dilakukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jelas Bobby Nasution, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan kepada anak penderita stunting sekaligus sosialisasi pencegahan stunting serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengentasan wilayah kumuh, pembangunan infrastruktur yang mempermudah aktivitas perekonomian dan lain sebagainya.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
Menko Darmin mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempercepat realisasi kebijakan pemerataan ekonomi. Hal tersebut akan terus didorong agar mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Nah itu (kebijakan pemerataan ekonomi) kan belum jalan, masih sedikit. Tapi bulan bulan Agustus ini akan mulai kita percepat," jelas Menko Darmin.
Menko Darmin menambahkan apabila kebijakan pemerataan ekonomi saat ini tidak mampu menekan angka tersebut, pemerintah akan memikirkan kebijakan-kebijakan tambahan lain.
"Kalau jalan terus ya, gini diperlukannya kebijakan-kebijakan tambahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Memperbaiki pemerataan apa saja itu. Sebenarnya kalau rumusannya kita sudah buat. Kebijakan pemerataan ekonomi itu, tapi pelaksanaannya memang soal lahan macam-macam itu masih butuh waktu," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPertemuan digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca Selengkapnya