Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin soal tarif bea masuk CPO ke India: Ini politik perdagangan

Menko Darmin soal tarif bea masuk CPO ke India: Ini politik perdagangan Darmin Nasution. ©2017 merdeka.com/anggun situmorang

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kebijakan India yang menerapkan tarif bea masuk minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) asal Indonesia hingga 44 persen dan produk turunannya sebesar 54 persen, merupakan salah satu langkah politik perdagangan India.

Mengingat, negara tersebut telah mengalami defisit akibat banyaknya CPO asal Indonesia yang masuk ke negara tersebut.

"Iya itu memang bagian dari politik perdagangan karena akibat dari ekspor kelapa sawit kita banyak ke sana dia defisitnya besar. Jadi mulai cari bagaimana caranya (dengan menaikkan bea masuk)," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (16/7).

Orang lain juga bertanya?

Menko Darmin mengatakan, dengan adanya kebijakan bea masuk tersebut, otomatis akan berpengaruh terhadap Indonesia. "Tentu ada pengaruhnya. Iya buat kita ada pengaruhnya harga palm minyak goreng dari palm oil kita mulai naik harganya di sana tentu saja ada pengaruhnya tidak berarti tidak berarti mereka mengambil langkah-langkah seperti di Eropa untuk menghambat secara non tarif itu enggak," jelasnya.

Seperti diketahui, India menaikkan bea masuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari 30 persen menjadi 44 persen dan minyak sawit olahan (refined palm oil) dari 40 persen menjadi 54 persen tidak diberlakukan pada impor minyak nabati lain seperti soybean dan sunflower oil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang mengatakan, kenaikan tersebut dinilai tidak adil mengingat berbagai produk nabati lain yang tidak dikenakan kenaikan bea masuk.

"Kita dari bisnis juga minta diturunin karena itu kenaikan terakhir hanya CPO dan turunan yang naik. Sementara soybean dan sunflower itu tidak naik. Ini kan kalau tidak salah kenaikan yang ketiga kali. Pertama dan kedua sama-sama naik, CPO, sunflower dan soybean. Dulu juga begitu, tapi yang ketiga hanya CPO yang naik," ungkapnya ketika ditemui, di Hotel Shangrila, Jakarta.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa

Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Setelah CPO, Pemerintah Bakal Bikin Bursa Komoditas Ekspor Lain
Setelah CPO, Pemerintah Bakal Bikin Bursa Komoditas Ekspor Lain

Selain Bursa CPO, akan ada komoditas lain untuk masuk ke perdagangan di antaranya, nikel, kakao, karet hingga kopi.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Program B40 di 2024 Bisa Hemat Devisa hingga Rp404 Triliun
Airlangga Pastikan Program B40 di 2024 Bisa Hemat Devisa hingga Rp404 Triliun

Sebagai informasi, B40 merupakan bahan bakar campuran solar sebanyak 60 persen dan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit

Implementasi B50 peluang baik bagi Indonesia, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang juga besar.

Baca Selengkapnya
Mendag Yakin Indonesia Menang Lawan Uni Eropa di WTO soal Diskriminasi Kelapa Sawit
Mendag Yakin Indonesia Menang Lawan Uni Eropa di WTO soal Diskriminasi Kelapa Sawit

Mendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.

Baca Selengkapnya
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun

Salah satu tugas BPDPKS yaitu menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Butuh Aturan Ini agar Industri Petrokimia Tak Lagi Bergantung Impor
Pengusaha Butuh Aturan Ini agar Industri Petrokimia Tak Lagi Bergantung Impor

Hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal

Baca Selengkapnya
PT Wilmar Nabati Indonesia Jadi Perusahaan Indonesia Pertama Ekspor HRPO Lewat Dasbor Nasional
PT Wilmar Nabati Indonesia Jadi Perusahaan Indonesia Pertama Ekspor HRPO Lewat Dasbor Nasional

Skema Dasbor Nasional pertama kali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Bangga! Ambon Kirim Damar Senilai Rp12 Miliar ke India
Bangga! Ambon Kirim Damar Senilai Rp12 Miliar ke India

Bea Cukai Ambon mengantarkan ekspor komoditas damar milik Parshu Indonesia dengan tujuan pasar India.

Baca Selengkapnya
India Setop Ekspor, Harga Beras Indonesia Bisa Meroket Tinggi
India Setop Ekspor, Harga Beras Indonesia Bisa Meroket Tinggi

Upaya ini bertujuan untuk mengamankan pasokan sekaligus mengendalikan harga beras non basmati dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Berharap Prabowo Bisa Bawa Indonesia Mandiri Pangan & Energi
Said Abdullah Berharap Prabowo Bisa Bawa Indonesia Mandiri Pangan & Energi

Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.

Baca Selengkapnya