Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Darmin: Strategi penguatan Rupiah pemerintah tak langsung terasa hasilnya

Menko Darmin: Strategi penguatan Rupiah pemerintah tak langsung terasa hasilnya Menko Darmin Nasution. ©2018 istimewa

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan pemerintah tidak berpangku tangan menghadapi kondisi Rupiah yang terus terdepresiasi atau melemah terhadap Dolar Amerika. Namun, Menko Darmin menegaskan langkah yang diambil pemerintah dampaknya tidak akan langsung terasa.

"Sebenarnya kami tahu dari awal situasinya adalah memang harus dilakukan langkah-langkah dan sudah dilakukan. Realisasinya memang tidak secepat yang diharapkan," kata Menko Darmin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9).

Menko Darmin mengungkapkan beberapa upaya tersebut salah satunya adalah terkait kemudahan perizinan. Di mana hal tersebut diklaim dapat meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

Orang lain juga bertanya?

"Saat kami launching OSS, message-nya mau mendorong investasi dan ekspor secepat-cepatnya. Sehingga kami menciptakan perizinan yang paling sederhana. Memang (yang mengajukan izin) sampai 1.000 per hari, tapi investasinya kapan masuk ke sini? Perlu waktu artinya," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, dia juga menceritakan mengenai bagaimana pemerintah RI telah memberi banyak kemudahan dan kelonggaran dalam hal perpajakan.

"Kami merancang insentif fiskal, tax allowance, tax holiday, mini tax holiday, PPh Final untuk UMKM, super deduction. Melihat situasi itu, kemudian tekanan jalan terus, kami mencari harus yang ada sifatnya instan. Tapi seinstan-instannya tidak bisa juga menandingi pergerakan harian," ujarnya.

Dari sektor energi, pemerintah juga telah membuat kebijakan baru di mana pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 yang mengatur pemberian insentif pada minyak kelapa sawit (biodiesel) yang dicampur seluruh jenis solar, untuk menjalankan program campuran 20 persen Biodiesel dengan solar (B20). Hal tersebut bertujuan untuk menyehatkan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) sebab dapat menekan impor.

"Sehingga diputuskan B20. B20 itu sudah bergerak, tapi secepat-cepatnya bergerak, respons di pasar tidak kalah cepatnya. Artinya perlu waktu," tegasnya.

Menko Darmin meyakinkan bahwa ke depan kondisi Rupiah akan semakin stabil dengan semua langkah-langkah yang sudah diambil tersebut. "Kami percaya hari-hari ini, kurs bisa lebih tenang dibanding kemarin-kemarin. Karena kami memang melakukan langkah-langkah. Seperti apa hasilnya B20 itu? Kalau tidak ada hambatan, bisa saja ada hambatannya, tapi kami pantau terus tiap minggu. Kami berharap bisa menghambat impor BBM, khususnya solar, karena dicampur 20 persen CPO. Tadinya hanya PSO, sekarang termasuk non PSO. Barangkali PSO-nya 49 persen, non PSO-nya 51 persen. Kami perkirakan sampai akhir tahun akan ada penghematan dari impor solar."

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap  Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income

Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bukan Konflik Iran Vs Israel, Ternyata Ini Biang Kerok Rupiah Anjlok
Bukan Konflik Iran Vs Israel, Ternyata Ini Biang Kerok Rupiah Anjlok

Menko Airlangga membeberkan biang kerok Rupiah anjlok beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia

Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Rupiah Mulai Menguat, Begini Saran Anggota DPR
Rupiah Mulai Menguat, Begini Saran Anggota DPR

Nilai tukar rupiah terus menguat dalam dua hari terakhir

Baca Selengkapnya
Cak Imin Kritik UU Omnibus Law Ciptaker Belum Bisa Buka Investasi Secara Cepat
Cak Imin Kritik UU Omnibus Law Ciptaker Belum Bisa Buka Investasi Secara Cepat

Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Rupiah Nyaris Rp16.000 per USD, Sri Mulyani Nilai Pelemahan Mata Uang Negara Lain Lebih Parah
Rupiah Nyaris Rp16.000 per USD, Sri Mulyani Nilai Pelemahan Mata Uang Negara Lain Lebih Parah

Pelemahan Rupiah terhadap mata uang Negara Paman Sam hanya 2,34 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah

Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini.

Baca Selengkapnya
Gibran Tiba-Tiba Sambangi Kantor Menteri Bahlil, Bahas Apa?
Gibran Tiba-Tiba Sambangi Kantor Menteri Bahlil, Bahas Apa?

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba mendatangi kantor Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dampak Konflik Geopolitik, DPR Sebut Rupiah Masih Lebih Baik Ketimbang Mata Uang Lain
Dampak Konflik Geopolitik, DPR Sebut Rupiah Masih Lebih Baik Ketimbang Mata Uang Lain

DPR mencermati dinamika dan dampak dari konflik geopolitik

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya