Follow
Menko Darmin Target Permasalahan BP Batam Selesai Awal 2019
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menargetkan penyatuan Badan Pengusahaan/BP Batam ke dalam Pemerintah Kota Batam selesai awal 2019. Saat ini proses sedang dalam pembicaraan.
"Kita sedang menyelesaikannya mudah-mudahan awal tahun sudah bisa," tegasnya dalam kunjungan ke SMK 4 Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12).
Dia menegaskan pemerintah tidak membubarkan BP Batam. Tetapi yang dilakukan adalah mengalihkan kewenangannya ke Pemerintah Kota Batam. "Itu sederhana saja sebetulnya, Kepala BP Batam akan dirangkap oleh Walikota. Tapi BP Batam tetap ada, bukan bubar," jelasnya.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Apa yang menjadi tujuan pemerintah terhadap Kota Batam? Sejak menjadi sentra logistik minyak dan gas bumi oleh Pertamina, pemerintah ingin mewujudkan cita-cita agar Kota Batam menjadi 'Singapura'-nya Indonesia.
-
Kapan Batam jadi kotamadya? Tahun 1980, wajah pulau ini semakin berubah dan berkembang dengan pesat. Pemerintah pun memutuskan untuk meningkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam dari sebelumnya yang masih berbentuk kecamatan.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
Langkah tersebut diambil demi sebuah efektivitas akan dualisme kepemimpinan yang dirasakan oleh para pengusaha. Lewat proses tersebut diharapkan kondisinya akan lebih baik lagi. "Artinya regulasi, perizinan, macem-macem lah, sehingga dirasakan investor juga merasakan karena ada 2 pola instansinya. Sehingga lebih baik kita satukan saja," katanya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan menghapus BP Batam dan mengalihkan kewenangannya ke Pemerintah Kota Batam. Pemerintah mendapat laporan dari dunia usaha dan keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait dualisme di Batam.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Airlangga Hartarto mengimbau untuk mengawal permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian
Baca Selengkapnya
Muhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Baca Selengkapnya
Pemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN menargetkan proses tersebut bisa selesai pada awal tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Puan dan Cak Imin berbicara saat rapat paripurna DPR.
Baca Selengkapnya
Konsolidasi Waskita Karya dan Hutama Karya membuat mereka tidak lagi saling berebut proyek.
Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Baca Selengkapnya
Pelabuhan Patimban dapat menampung sebanyak 223 ribu Completely Built Up (CBU) atau tembus lebih dari 100 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan pembangunan jalan pendukung jalan tol Trans Sumatra lintas Jambi hingga Riau
Baca Selengkapnya
Ukungan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen dari BUMN merupakan prioritas utama.
Baca Selengkapnya