Menko Darmin telah kantongi rekomendasi kereta cepat untuk presiden

Merdeka.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku telah mengantongi rekomendasi terkait High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung. Rencananya rekomendasi tersebut akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Dia mengungkapkan, telah mendengarkan pemaparan dari Boston Consulting Group (BCG) mengenai masing-masing keunggulan kereta cepat ini.‎ Setidaknya ada empat indikator yakni risiko yang akan ditanggung pemerintah; teknologi dan semua kaitannya; dampak sosial dan ekonomi; dan perencanaan proyek.

"Sudah disampaikan pertanyaan untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan. Kami memang sudah punya rekomendasinya, cuma rekomendasinya, kami mau laporkan besok ke presiden," terangnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/9).

Namun, Menko Darmin masih enggan memberikan bocoran mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada Jokowi. Dia juga tutup mulut soal pertimbangan kelaikan proyek kereta cepat untuk dilanjutkan.

"Saya belum mau jawab. Tapi kita akan menyampaikan rekomendasi kita ke Presiden. Cuma saya ingin kita menyampaikannya supaya tidak sekadar mengirim surat tertulis. Saya ingin ya kita akan pergi bersama-sama kepada presiden, saya ingin menjelaskan sambil menyampaikan surat tertulis," tutup mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Sebelumnya, tim evaluasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya memberikan hasil analisa mereka ke Presiden Joko Widodo hari ini. Tapi batal, karena masih perlu banyak masukan dari berbagai pihak dan diundur sampai 7 September mendatang.

"Tim teknis masih memerlukan waktu untuk mengkaji masukan, penilaian, evaluasi dari konsultan internasional. Maka untuk penentuan diundur 7 hari, sampai dengan 7 September," kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurutnya, tim harus benar-benar mengevaluasi jatuh ke tangan siap megaproyek ini. Dia juga memastikan mundurnya penyerahan hasil evaluasi atas permintaan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebagai ketua tim.

"Memberikan kesempatan untuk dilakukan evaluasi, pendalaman sekaligus berikan kesempatan pada dua-duanya untuk bisa dinilai dengan seadil-adilnya. Jadi pengunduran itu, dari tanggal 31 menjadi tanggal 7, atas permintaan Menko Perekonomian dan tim teknis. Karena memang Menko Perekonomian jadi koordinator tim teknis tersebut," tambahnya. (mdk/bim)