Menko Darmin: Tolong tidak usah berdebat lagi soal impor beras

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution meminta semua pihak berhenti memperdebatkan surplus tidaknya produksi beras. Menurutnya, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk meredam kenaikan harga beras saat ini.

"Jadi tolong tidak usah lagi berdebat, ini (produksi beras) surplus atau defisit. Harganya naik itu saja," ujar Darmin saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/1.

Darmin mengatakan, pihaknya tengah mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) mempercepat tender impor beras. Hal tersebut dilakukan agar beras impor segera sampai ke Indonesia.

"Kita memang sedang mendorong Bulog segera menyelesaikan proyek tender. Hari ini sudah selesai. Mulai minggu depan, ini akan berjalan," jelasnya.

Darmin berharap, dengan adanya impor beras, harga beras di pasaran dapat ditekan. Pemerintah juga meminta Bulog secara intensif melakukan operasi pasar. "Mudah-mudahan harga bisa turun. Selain itu kita tetap minta Bulog operasi pasar secara full. Karena kalau tidak, maka tidak turun harganya," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Izin impor sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.

"Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).

Rencana pemerintah tersebut dilakukan akibat harga beras medium di dalam negeri mengalami kenaikan lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium sebesar Rp 9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.