Menko Darmin Tuntut Pemda Berinovasi Dalam Menekan Inflasi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, melaporkan hasil evaluasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2018. Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh Pemerintah Daerah, Menko Darmin menyampaikan pemerintah bersama Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi di kisaran 3 persen.
Menko Darmin yang juga sebagai Ketua TPIP menambahkan, ke depan apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) akan terus dilanjutkan untuk menjaga capaian inflasi pada 2019 ini.
"Ke depan, pemerintah daerah diharapkan semakin berperan aktif mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun serta melakukan inovasi pengendalian inflasi," katanya dalam rapat koordinasi nasional, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7).
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Siapa yang memimpin pengendalian inflasi? 'Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Nah, kebetulan tim pengendali inflasinya itu ketuanya Menko ekonomi. Wakilnya Gubernur BI.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
Menurut Menko Darmin, realisasi inflasi pada 4 tahun terakhir dapat dijaga sedikit di atas 3 persen dengan laju inflasi 2018 3,13 persen year on year (yoy). Dia mengatakan, pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5 persen dengan deviasi 1 persen.
Di mana, secara komponen pembentukannya inflasi pada harga barang-barang bergejolak terutama pangan (volatile food) di tahun 2018 sebesar 3,39 persen yoy. "Pada Juni 2019, sedikit meningkat jadi 4,91 persen yoy. Sementara itu inflasi inti masih terjaga dengan laju sebesar 3,07 persen pada tahun 2018 dan 3,25 persen yoy pada bulan Juni 2019," jelasnya.
"Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah menunjukkan penurunan signifikan pada 2018 dari sebesar 3,36 persen menjadi 1,89 persen yoy pada Juni 2019," tambahnya.
Meski secara keseluruhan inflasi 2018 masih terjaga, namun secara spasial terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya di luar atau di atas sasaran inflasi nasional. Di mana pada tingkat provinsi, terdapat 5 provinsi berada di atas sasaran. Sementara di tingkat kabupaten kota terdapat delapan yang berada di atas sasaran.
"Terjaganya realisasi inflasi 2018 tentu tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Pemda dan BI melalui implementasi strategis 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.
Baca SelengkapnyaAngka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.
Baca SelengkapnyaDalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca SelengkapnyaInflasi YoY 3,00 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca SelengkapnyaPenanganan inflasi umumnya menggunakan instrumen perbankan.
Baca SelengkapnyaTPID Kepri berhasil meraih penghargaan TPID Award 2024 sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera.
Baca SelengkapnyaTito mengatakan, Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi 0 persen, karena Indonesia sebagai negara produksi.
Baca SelengkapnyaInflasi Indonesia juga lebih rendah dibandingkan Eropa, yakni sebesar 5,3 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kementerian/lembaga beserta kepala daerah terus berkolaborasi untuk menjaga level inflasi sesuai sasaran pemerintah.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat inflasi Juni angkanya bisa turun 3,52 persen (yoy).
Baca Selengkapnya