Menko Darmin Ungkap Alasan Pembangunan Kilang RI Tertinggal

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan penyebab ketertinggalan pembangunan infrastruktur RI di bidang minyak dan gas (migas). Menurutnya, ada beberapa pihak yang tidak senang dan menyarankan agar Indonesia menjadi importir minyak.

"Menarik adalah pada waktu kita masih surplus minyak kita tidak membangun kilang dan petrokimia sebagai pondasi. Kenapa sebetulnya jawabannya sederhana ada banyak kepentingan yang lebih baik kita mengimpor saja," kata Menko Darmin saat menjadi pembicara di acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Selasa (12/3).

Namun setalah tahun 2005 hingga 2007 pemerintah baru menyadari produksi minyak dalam negeri tidak lagi surplus justru melainkan mengalami defisit. Sehingga, pemerintah merasa ketar-ketir dan segera menarik investasi dari beberapa negara produsen minyak terbesar di dunia.

"Minyak defisit baru kita mulai sibuk mau bikin petrokimia. Akhirnya terbatas yang diundang yang punya minyak, Rusia di Tuban dan Arab Saudi di Cilacap," imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi sepakat akan mempercepat pembangunan pembangunan salah satu kilang minyak di Cilacap. Kilang tersebut ada bentuk kerja sama investasi antara kedua belah negara.

"Kita kan sudah ada perjanjian untuk membangun kilang minyak di Cilacap, investasinya cukup besar sekitar USD 6 miliar, mereka minta dipercepat untuk dimulainya," kata Wapres JK beberapa waktu lalu.

Wapres JK juga mengakui adanya beberapa faktor terhambatnya pembangunan kilang tersebut. Salah satunya yaitu Indonesia belum menyiapkan kebutuhan lahan yang memadai. "Kita harus mengakui terhambatnya itu ada di pihak kita yang belum menyelesaikan masalah lahan, untuk itu mereka minta dipercepat," kata Wapres JK.

Wapres JK juga berharap dengan adanya kilang minyak tersebut Indonesia dapat memiliki penyimpanan minyak yang besar agar bisa mengurangi impor. "Semoga kita bisa mengurangi impor minyak," ungkap Wapres JK.