Follow
Menko Luhut ajak bupati se-Indonesia sukseskan Tax Amnesty
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak semua Bupati turut serta mensukseskan program Tax Amnesty. Menurutnya, pajak masih menjadi penerimaan terbesar di Indonesia.
"Tax Amnesty harus terus dijalankan, bukan hanya dapat uangnya. Namun bagaimana kita meningkatkan Tax ratio dan Tax Pay," ujar Luhut di Gedung Sahid Sudirman Centre, Jakarta, Rabu (14/12).
Luhut mengatakan Tax Amnesty merupakan program yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak. Dengan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dapat memaksimalkan penyaluran dana untuk pembangunan daerah.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
"Pendapatan kita berasal dari pajak. State budget kita dari pajak, kalau kita pajaknya besar makin banyak yang tersalurkan ke daerah," katanya.
"Saya percaya 3-4 tahun kedepan Tax Ratio kita 14 sampai 15 persen. Uang yang ditransfer ke daerah 80 persen berasal dari pajak," lanjutnya.
Selain itu, Luhut mengajak seluruh Bupati untuk bekerja dengan transparan dan detail dalam mencapai program-program pemerintah termasuk Tax Amnesty. "Saya harap Bapak dan Ibu Bupati dapat bekerja dengan transparan dan detail. Dengan begitu akan banyak program yang bisa kita capai," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya program PTSL bagi masyarakat. Untuk itu, dia mengimbau agar kepala desa aktif menyosialisasikannya.
Baca Selengkapnya
Dengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Program PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca Selengkapnya
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca Selengkapnya
Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan target 3 juta rumah akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Selengkapnya
Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca Selengkapnya