Menko Luhut Akui Sistem Birokrasi Indonesia Paling Panjang se-ASEAN

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempercepat pembahasan upaya reformasi ekosistem investasi untuk mempermudah penanaman modal asing di Indonesia. Bahkan, Jokowi merencanakan 2 hari sekali akan melakukan rapat khusus menyelesaikan persoalan tersebut.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, keseriusan presiden dalam persoalan birokrasi perizinan investasi tersebut tak main-main. Menurut dia, untuk memotong semua birokrasi yang dianggap menyusahkan memang perlu didiskusikan secara terus menerus.

"Jadi sekarang mau memotong semua birokrasi birokrasi tidak perlu. Karena tadi setelah dibuat pembanding di negara-negara ASEAN kita itu sangat panjang birokrasinya kita tidak jadi kompetitif karena yang lain membuat peraturan-peraturan untuk investasi jauh lebih sederhana dari kita," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/9).

Menko Luhut menekankan, pemerintah serius menyelesaikan beberapa proses perizinan yang dianggap berbelit. Bahkan diakuinya, seluruh sektor di lingkungan kementerian lembaga masih dianggap menyulitkan dalam hal perizinan.

"Dalam satu bulan ini harus sudah selesai tim mengerjakannya nanti setelah pelantikan presiden akan disampaikan," jelas dia.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jokowi mengaku kerap menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala karena regulasi, maupun perizinan untuk investasi secara prosedural terlalu berbelit.

Presiden juga mengatakan adanya diskresi aturan yang diterapkan oleh kementerian sehingga menyulitkan investor.

Jokowi menegaskan reformasi ekosistem investasi mulai dari sisi regulasi, kemudahan perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga keamanan sehingga menarik investasi langsung dapat menjadi kunci menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global.