Menko Luhut: APBN Masih Mampu Subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa APBN masih mampu untuk menyubsidi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun hingga saat ini, kereta cepat Jakarta-Bandung masih dalam skema business to business.

"Masih kita lihat, karena APBN juga dapat pajak lebih dari Rp12 triliun ,jadi kalaupun nanti APBN menyubsidi saya kira itu masih masuk," ujar Luhut di Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Luhut menuturkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan baik. Bahkan seharusnya Luhut melakukan peninjauan dynamic test kereta cepat tersebut.

Politikus senior Golkar tersebut berujar bahwa dynamic test harus segera dieksekusi untuk memastikan bahwa uji coba lintas kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dilakukan pada November. Bahkan dengan Presiden China, Xi Jinping.

"Dynamic test itu harus terjadi tanggal 16 November. (Uji coba dengan Xi Jinping) bisa lah, masa enggak bisa," pungkasnya.

PMN Tak Kunjung Cair

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak kunjung cair, sebab angka final pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB belum ditentukan.

Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebelumnya direncanakan mendapat PMN Rp4,1 triliun untuk proyek KCJB. Belakangan, kabarnya alokasi dana pemerintah itu urung diberikan.

Untuk itu, pencairan PMN akan menunggu hasil hitungan terbaru audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski sebelumnya sudah ada angka pembengkakan sementara yang disampaikan.

"Masih menunggu keputusan Komite KCJB," kata dia dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Kamis (29/9).

Butuh Dana Rp3,2 Triliun

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan dana sekitar Rp3,2 triliun untuk menambal pembengkakan biaya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa kalau pembengkakan biaya tersebut masih dalam proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut rencana, biaya ini akan ditambal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman.

"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP-kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui Perpres sama dari pinjaman juga, ktia sedang skema-kan," ujarnya saat ditemui di Sarinah, Rabu (28/9).

Menurut catatan, pembengkakan biaya sementara berada di angka USD 1,176. Namun, pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut kalau angka pembengkakan masih belum final.