Menko Luhut: Asing Jangan Dikte Indonesia soal Kelapa Sawit
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menolak untuk didikte oleh pihak asing dalam pembuatan kebijakan tentang kelapa sawit.
"Asing itu sudah saya katakan jangan mendikte kita. Tidak perlu kita didikte," katanya seperti dikutip Antara.
Pemerintah Indonesia, menurut Menteri Luhut, bersedia menerima peluang kerja sama termasuk terhadap saran dan masukan.
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Siapa yang akan membantu memediasi Interim Agreement antara Indonesia dan PEA? Ida Fauziyah meyakini melalui Dubes Husin Bagis bersama jajarannya, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah PEA dapat lebih berkembang. 'Saya harap Bapak Dubes dapat membantu memediasi progres penyusunan Interim Agreement antara pihak Indonesia dan pihak PEA agar kesepakatan ini dapat segera diimplementasi, ' ujarnya.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Namun, Indonesia tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang hendak mendikte Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia untuk duduk bersama Program Lingkungan PBB UNEP, World Bank dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa saja yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Menurut dia, pemerintah telah memahami permasalahan tentang kehutanan. "Dan kami bertindak dengan cepat," katanya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, juga sudah mengeluarkan moratorium lahan sawit.
Menteri Luhut memberi contoh kebijakan pemerintah yang melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Luhut mengatakan masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan penetapan peraturan perundang-undangan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca Selengkapnya"Ini juga menyangkut UMKM, karena mereka juga minta tekstil, kelapa sawit dan macam-macam untuk diekspor ke mereka," kata Luhut.
Baca SelengkapnyaPresiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.
Baca SelengkapnyaDekarbonisasi merupakan proses pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO2) yang dapat menyebabkan perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri KTT G20 di New Delhi, India.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11).
Baca SelengkapnyaJokowi dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6).
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMendag Budi menyatakan, Indonesia mendukung Reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaIndonesia dan Malaysia akan terus berkomitmen untuk saling memperkuat hubungan kedua negara.
Baca Selengkapnya