Menko Luhut bantah isu kelangkaan premium di sejumlah daerah
Merdeka.com - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium kini mulai sulit ditemui di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa daerah. Hal ini memunculkan anggapan bahwa kelangkaan tersebut disengaja agar masyarakat beralih menggunakan bahan bakar pertamax.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun menepis isu tersebut. Dia mengatakan bahwa pemerintah selalu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak mungkin menyusahkan masyarakat.
"Tidak juga lah, masa pemerintah nyusahin rakyatnya. Pemerintah selalu membuat sebaik mungkin agar masyarakat happy (bahagia)," kata Menko Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (6/2).
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas jamin BBM di Papua? BPH Migas terus memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman meminta Pertamina tidak mengurangi pasokan premium ke beberapa daerah. Hal ini terlihat ketika dirinya melakukan kunjungan ke Surabaya, di mana ada lima SPBU tidak tersedia premium.
"Di Surabaya saya keliling 5 SPBU itu tidak ada (premium). Cepat habis, seperti setan masuknya premium itu," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/1).
Dengan tidak tersedianya premium, dia menilai jika Pertamina memaksa masyarakat untuk menggunakan pertalite dan pertamax. Padahal pemerintah sendiri tidak mengklaim mengurangi menjual premium.
"Kalau tidak menjual BBM tertentu dia akan dikeluarin (Pertamina). Secara tidak langsung memaksa memakai pertalite dan pertamax," ujarnya.
Azam heran dengan pengurangan premium ini, padahal satu SPBU dipasok 8.000 liter 1 kali per hari. Maka dia meminta penjelasan kepada pihak Pertamina atas hal tersebut.
"Yang mengurusi ini Direktur Pemasaran Pak. Kalau saya Direktur Perencanaan Investasi, sejauh ini kami merasa tidak ada mendengar pengurangan (kuota premium)," jawab Direktur Perencanaan Investasi dan Manejemen Risiko Pertamina, Gigih Prakoso.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaBenarkah pertalite dihapus pada 17 Agustus? Simak penelusuran
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaLuhut menyampaikan kebijakan pengetatan penyaluran BBM jenis Pertalite ini untuk memastikan program subsidi tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaFebrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri Negara BUMN Erick Tohir, meluruskan kabar rencana penghapusan pertalite yang beredar belakangan ini.
Baca Selengkapnya