Menko Luhut beri sinyal putuskan nasib reklamasi Jakarta sore ini
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal untuk melanjutkan proyek reklamasi pulau buatan di Pantai Utara Jakarta. Menurutnya, saat ini tidak ada permasalahan yang berarti dalam pengembangan proyek tersebut, termasuk jaringan pipa gas dan kabel listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun, katanya, hingga saat ini belum ada putusan soal proyek ini. Sebab, pembahasan reklamasi ini masih menunggu rapat yang digelar hari ini di Kantornya.
"Ya nanti minta data dulu ke mereka, ada beberapa hal yang difinalisasi nanti sore, kemudian, Insya Allah diputusin," ujar Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/9).
-
Kapan putusan sengketa Pilpres 2024 diumumkan? Adapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan 22 April 2024.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada hari ini Senin (22/4).
-
Dimana MK akan membacakan putusan sengketa? Informasi sidang sudah ada di jadwal mk.id,' jelas dia.
-
Kapan putusan sengketa Pileg dibacakan? Pembacaan putusan sengketa dilakukan tepatnya pada 21-22 Mei 2024.
-
Kapan putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 dibacakan? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Apa yang akan diputuskan MK dalam waktu 14 hari? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
Menko Luhut pun menegaskan pihaknya sudah membicarakan kelanjutan proyek ini ke PLN dan pengembang. Hasilnya, tidak ada masalah apabila proyek ini dilanjutkan.
"Semua sudah jalan, sudah selesai. Tinggal saya masih mau ada sedikit detail supaya tuntas," pungkasnya.
Sebelumnya, moratorium reklamasi Teluk Jakarta dikeluarkan Komite Bersama yang dipimpin Rizal Ramli pada April 2016 yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Dia menilai masih ada aturan yang tumpang tindih. Beberapa bulan kemudian, Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru, Luhut Binsar Panjaitan, membentuk tim ahli untuk melakukan kajian.
Menko Luhut mengaku akan mendapatkan penjelasan mengenai reklamasi pada Rabu (7/9). Sejauh ini, pemerintah sudah menemukan solusi atas sejumlah kekhawatiran publik sehingga proyek reklamasi tersebut sehingga bisa dinyatakan aman.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaHeru Budi belum dapat memastikan kapan Keppres perpindahan ibu kota akan dikeluarkan Jokowi.
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek direncanakan akan beroperasi pada 28 Agustus 2023 dan diresmikan langsung Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHeru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memiliki serangkaian agenda di IKN, mulai dari peresmian hotel hingga pembanguanan mall duty free.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaPlt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya