Menko Luhut: Besok, 9 Kabupaten Masuk PPKM Level 1
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, syarat vaksinasi bagi wilayah aglomerasi di Jawa-Bali akan diubah berdasarkan capaian kota atau kabupaten masing-masing. Diketahui, PPKM diperpanjang selama dua minggu hingga 2 November 2021.
“Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level dua dan 9 kabupaten kota di level 1,” katanya dalam Evaluasi PPKM, Senin (18/10).
Terkait detail aturannya, Menko Luhut menyebut hal itu akan tertuang dalam Instruksi Mendagri yang akan segera diterbitkan. Dia mengatakan, sejak evaluasi selama satu bulan terakhir, termasuk penentuan level kabupaten kota, penurunan level di wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Apa tujuan utama PLUT-KUMKM di Pasuruan? Walikota Pasuruan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meresmikan gedung PLUT dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kota Pasuruan.
-
Siapa yang meresmikan PLUT-KUMKM di Pasuruan? Walikota Pasuruan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meresmikan gedung PLUT dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kota Pasuruan.
-
Kapan Menteri ATR menyerahkan sertifikat PTSL di Kutai Kartanegara? Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
“Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target,” katanya.
Hal tersebut, kata Menko Luhut, jadi landasan dalam merubah syarat vaksinasi bagi wilayah aglomerasi sehingga mengacu pada capaian masing-masing kabupaten atau kota tersebut. Artinya tak lagi dihitung secara kolektif atau keseluruhan.
“Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kab/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level,” katanya.
Perlu Mencontoh Kota Blitar
Menko Luhut juga mengatakan, setelah melakukan uji coba PPKM Level 1 atau artinya aktivitas mendekati normal di Kota Blitar, ia berharap penerapan tersebut bisa diikuti oleh kota dan kabupaten lainnya.
Dia menyebutkan, uji coba tersebut menunjukkan tren yang positif. “Sejak masuk ke level 1, situasi Covid-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali. Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus meningkat meski sudah masuk level 1,” katanya.
DIa menyebut, Pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota, Dandim, Kapolres, Dinkes, dan seluruh pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Blitar.
“Contoh baik di Kota Blitar perlu menjadi contoh bagi penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten kota lainnya dan menjadi pembelajaran bagi penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten kota lainnya,” katanya.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaTemuan kasus Covid-19 kembali memantik kekhawatiran. Di Bali, ditemukan 43 kasus sejak awal Desember 2024.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini dilakukan secara massal dan serentak sebagai bentuk penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB Polio.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaKetahui jadwal pelaksanaan PIN Polio Tahap 2, di mana bisa memperolehnya, serta ditujukan pada siapa saja.
Baca SelengkapnyaUntuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), pemerintah terus mendorong program imunisasi polio dengan menggelar PIN.
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan melaksanakan Kick Off pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024.
Baca Selengkapnya