Menko Luhut Bilang Larangan Ekspor Nikel Demi Penciptaan Keuntungan Tambahan

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi secara resmi menghentikan ekspor nikel per 31 Desember 2019. Kebijakan ini diambil mempertimbangkan stok nikel dalam negeri yang hanya bisa ditambang sampai 8 tahun lagi.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan larangan ekspor nikel ini bertujuan agar memiliki nilai tambah dalam negeri. Dengan berhentinya ekspor nikel, maka nilai tambah dalam negeri ditaksir hingga USD 6 miliar.

"Nilai tambah ini akan dapat lebih besar. Sekarang kan mulai ekspor betul ekspor non material kurang lebih USD 600, tapi nilai tambahnya bisa sampai USD 6 miliar sampai nanti ujungnya lebih dari angka itu," tegasnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (2/9).

Menko Luhut menjelaskan, pemberhentian ekspor nikel tidak akan mengganggu perolehan total ekspor pemerintah pada tahun ini.

"Cuma USD 600 juta (ekspor nikel). Tapi kan gain-nya sampai USD 6 miliar itu bisa sampai pada tahun 2024. Itu sampai pada tataran dengan turunannya, USD 35 miliar. Lapangan kerja bisa lebih 100.000," ujarnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot mengatakan, larangan ekspor nikel yang diberlakukan per 31 Desember 2019 akan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM saat ini payung hukum tersebut sudah diundangkan di Kementerian Hukum dan Ham.

"Saat ini sudah ditandatangani Peraturan Menteri ESDM, mengenai penghentian ekspor smelter per Desember 2019 artinya Januari 2020 tidak ada lagi," kata Bambang.

Menurut Bambang, larangan tersebut mempertimbangkan kondisi cadangan nikel yang siap ditambang hampir mencapai 700 juta ton. Sementara, berdasarkan catatan kementerian ESDM, dengan cadangan tersebut hanya cukup 8 tahun.

"Pertimbangan cadangan nikel saat ini ekspornya besar sekali, memang cadangan terkira 2,8 miliar tapi ini kan harus ada penelitian eksplorasi lebih detail lagi, dengan cadangan tersebut kita berpikir berapa lama kalau seandainya kita terus memberikan izin ekspor," paparnya.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6