Menko Luhut: Ibu Susi lakukan langkah baik hantam pencuri ikan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016. Dalam beleid tersebut, Jokowi menginstruksikan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang dianggap menghambat perkembangan sektor perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan duduk bersama dalam membahas instruksi Jokowi. Sebagai menteri yang menaungi sektor kelautan dan perikanan, Luhut enggan berspekulasi mengenai kebijakan yang selama ini telah dibuat oleh Susi.
"Saya tidak mau berspekulasi, saya kira Bu Susi sudah melakukan langkah yang baik dengan menghantam illegal fishing. Sekarang kita melihat, langkah berikutnya apa. Itu yang penting," ujarnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (8/9).
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Mengapa pertemuan Susi dan Prabowo jadi sorotan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Dikatakan Luhut, dalam waktu 1 minggu, pihaknya bersama Susi akan segera menindaklanjuti arahan dalam Inpres tersebut. Sebab, beleid tersebut juga ditunjukkan kepadanya.
"Saya terus terang karena instruksi Presiden itu juga ditujukan ke saya, saya lagi belanja masalah, nanti saya akan lihat. Saya berharap dalam beberapa minggu ke depan kita sudah bisa melahirkan bersama sama Ibu Susi kebijakan apa yang paling baik untuk menunjang inpres yang dikeluarkan Presiden," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Gunadi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan dan pemberantasan penyelundupan pada Kamis kemarin.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, nelayan memiliki peran vital di republik ini karena berjuang menyediakan asupan protein untuk masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti reunian bareng dua srikandi Jokowi di kabinet.
Baca SelengkapnyaLuluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Budi Gunadi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan desk dan pemberantasan penyelundupan
Baca SelengkapnyaSusi terlihat bersemangat mengikuti Pawai Bebas Plastik. Ia juga membentangkan poster-poster menggegerkan.
Baca SelengkapnyaBarang-barang selundupan hasil penindakan tim yang diketuai Menko Polkam Budi Gunawan pada periode 4-11 November 2024 ini nilainya mencapai Rp49 miliar.
Baca SelengkapnyaBelum lama ini Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Susi Pudjiastuti di Pangandaran.
Baca SelengkapnyaKapolri Listyo meminta jajarannya jangan ragu menindak pelaku yang merupakan perwira polisi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan kasus barang kiriman impor dikenakanan pajak tinggi.
Baca Selengkapnya