Menko Luhut: Jika Sesuai Rencana, Vaksinasi Dimulai Akhir 2020
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, ingin vaksinasi segera dapat dilakukan pada akhir tahun ini. Dengan catatan, semua proses pengujian vaksin Sinovac berjalan sesuai rencana.
Menko Luhut mengatakan, minggu lalu Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin. Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah melaksanakan pengujian dan pemeriksaan untuk para kandidat vaksin. Setelah disetujui BPOM, maka pelaksanaan vaksinasi bisa dimulai.
"Kalau semuanya sesuai rencana, insyaallah kami ingin vaksinasi mulai akhir 2020 ini. Dan segera akan diikuti dengan meluasnya vaksinasi di seluruh negara pada 2021," ujar Menko Luhut dalam US-Indonesia Investment Summit ke-8, Jumat (11/12).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Kapan imunisasi susulan bisa dilakukan? Dalam beberapa situasi, vaksinasi masih dapat diberikan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan panduan medis yang berlaku. Sebagai contoh, vaksin pentavalen masih bisa diberikan sebelum anak mencapai usia satu tahun.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kapan waktu terbaik untuk melakukan imunisasi susulan? Dokter akan menilai waktu yang paling tepat untuk memberikan vaksin selanjutnya tanpa mengurangi efektivitasnya.
-
Bagaimana cara mengatasi keterlambatan imunisasi? Apabila imunisasi terlewat, langkah yang harus diambil adalah segera menjadwalkan imunisasi susulan. Dalam beberapa situasi, vaksinasi masih dapat diberikan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan panduan medis yang berlaku. Sebagai contoh, vaksin pentavalen masih bisa diberikan sebelum anak mencapai usia satu tahun. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter guna mengetahui jenis vaksin yang bisa diberikan segera tanpa mengurangi efektivitasnya.
Pada tahap awal, Menko Luhut menyebutkan vaksin akan diberikan terlebih dahulu kepada para tenaga kesehatan dan garda terdepan lainnya di 8 provinsi yang paling banyak terdapat kasus Covid-19. Setelah itu, vaksinasi akan diperluas ke daerah lainnya di seluruh Indonesia pada 2021.
Setelah vaksinasi, Menko Luhut yakin ekonomi Indonesia akan pulih dan tumbuh positif. Hal ini dibarengi dengan sejumlah kebijakan di dalam negeri termasuk reformasi kebijakan melalui terbitnya UU Cipta Kerja.
"Indonesia saat ini sudah menetapkan UU Cipta Kerja yang secara histori dapat meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi sebab Omnibus Law ini dapat menyederhanakan dan juga mensinkronisasi 8.000 lebih regulasi yang ada dari sekitar 500 pemda dan yang akan berpihak kepada UMKM," jeles Menko Luhut.
BPOM: Vaksin Sinovac Tidak Ada Efek Samping Kritikal
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memastikan vaksin Covid-19 produksi Sinovac aman dan tidak ada efek samping yang kritikal dari penggunaan vaksin tersebut. Kesimpulan ini hasil inspeksi BPOM bersama tim dari MUI, Bio Farma, serta Kemenkes saat bertandang ke China memantau pembuatan vaksin Sinovac.
"Kalau aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik. Tidak ada efek samping yang kritikal. Jadi dari aspek keamanan sudah baik," ujar Penny saat konferensi pers, Senin (7/12).
Sementara, dari aspek efektivitas vaksin, BPOM masih menunggu hasil analisa sampel darah di laboratorium. Ada standar yang harus dicapai sehingga vaksin disebut efektif meningkatkan antibodi.
"Terus kemudian kemampuannya untuk menetralisir virus yang masuk ke tubuh kita jadi meningkat antibodi kita dan cocok dan menetralisir apabila ada virus yang masuk," jelasnya.
Soal izin penggunaan dalam kondisi darurat (Emergency Use Authorization alias EUA), Penny mengatakan baru bisa didapat dalam waktu tiga bulan.
"Untuk EUA kita bisa lihat dalam waktu 3 bulan tapi bisa jadi juga kalau pandemi tidak terlalu intensif seperti di China gitu biasanya bisa lebih lama lagi," ucapnya.
Penny memastikan masyarakat akan mendapatkan vaksin bermutu, berkhasiat dan aman. Karena itu, BPOM masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan data yang cukup agar mendapatkan EUA terhadap vaksin yang akan digunakan.
"Dengan demikian kita harus menunggu dulu waktu sehingga bisa mendapatkan data yang cukup dan BPOM hanya memberikan EUA apabila data yang dikaitkan dengan mutu, keamanan dan khasiat itu sudah cukup lengkap dan kami akan tentunya menganalisa dengan para expertnya dan dokter-dokter ahlinya," jelasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaIntroduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan melaksanakan Kick Off pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo meyakini, persiapan jelang operasional tersebut sudah sesuai skenario.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaDito memastikan, venue untuk pertandingan akan selesai akhir Juli dan bisa langsung digunakan.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaTarget ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnya