Follow
Menko Luhut: Kelangkaan garam terjadi karena aturan selama ini tidak jelas
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kembali angkat bicara terkait kelangkaan garam yang sempat terjadi belakangan ini. Menurut Luhut, hal ini terjadi karena banyak aturan yang tidak jelas. Oleh karena itu, atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pihaknya tengah menyiapkan proyek garam.
"Menyangkut pengaturan yang tidak jelas dan tidak tidak diatur, tidak pernah sentuh detail sepanjang berpuluh-puluh tahun ini sekarang kami sudah sudah hampir tuntaskan dan Wapres minta saya menyelesaikan," kata Luhut, dalam acara rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, di ruang rapat banggar DPR, Rabu (13/9).
Luhut juga mengakui, selama ini aturan soal garam di Indonesia banyak tumpang tindih. "Proyek garam ini enggak selesai karena banyak sekali tumpang tindih dalam ini. Sekarang kami urai," lanjutnya.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Bagaimana cara Gubernur Sumatra mengatasi inflasi? Gubernur Sumatra saat itu, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah memberlakukan ORI sebagai alat tukar dengan kurs satu rupiah dengan seratus rupiah uang Jepang.
-
Kenapa Luhut bicara tentang warga negara dan krisis? Komentar Luhut tentang 'warga negara' yang perlu merenungkan tindakan mereka selama krisis tidak ditujukan pada Najwa karena mendukung protes pada Agustus 2024, melainkan tentang bagaimana orang bersikap menjelang Pilkada 2020.
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Sulsel menangani harga kebutuhan pokok? Setelah ini kami tindaklanjuti dengan operasi pasar segera supaya komoditi yang harganya ada kenaikan misalnya gula, jika tersedia stok dari pemerintah untuk segera diturunkan,' paparnya.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana Ganjar menanggapi isu pupuk subsidi? 'Di sini ada isu pupuk subsidi yang mengendalikan Pak Ganjar,' ujar salah seorang petani. Menurut petani, isu tersebut dibuat oleh lawan politik Ganjar Pranowo. Namun, dia tetap membutuhkan penjelasan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Ganjar pun menjelaskan, dirinya sudah biasa menjadi sasaran kampanye hitam dan pemberitaan bohong alias hoaks. 'Nggak apa-apa, dulu waktu pemilihan gubernur gitu, makanya di Brebes saya kalah, tapi akhirnya saya yang menang,' kata Ganjar.
Dalam proyek tersebut, Luhut akan melibatkan anak muda. Ditargetkan, tahun 2019 Indonesia sudah bisa swasembada garam.
"Saya minta anak-anak muda mengerjakannya kita sudah punya economic model-nya kita tahun 2019 mestinya bisa swasembada di sini," ujarnya.
Proyek garam ini ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat. "Saya pikir mungkin dalam dua atau tiga minggu ke depan kita sudah akan lihat bentuknya itu dengan jelas," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca Selengkapnya
Target realisasi swasembada pangan dimajukan dari awalnya tahun 2028 menjadi 2027.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca Selengkapnya
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Kemandirian pangan tak hanya menyangkut soal swasembada beras, tapi juga komoditas lain.
Baca Selengkapnya
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.
Baca Selengkapnya