Menko Luhut Kesal Belanja APBN Banyak untuk Produk Impor
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, kembali mengkritisi anggaran belanja barang dan modal pemerintah yang masih banyak untuk impor. Bahkan 80 persen dari anggaran yang seharusnya bisa dibelanjakan di dalam negeri, justru untuk impor.
Menko Luhut mengatakan ada Rp 1.300 triliun dari APBN untuk belanja barang dan modal. Dari jumlah tersebut, sekira 80 persen dari Rp 480 triliun sebenarnya bisa dibelanjakan di dalam negeri.
"Tapi yang terjadi sekarang mungkin hampir 80 persen lebih itu kita belanjakan ke luar negeri," kata Menko Luhut saat mengunjungi PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT. YPTI) di Sleman, Yogyakarta (19/5).
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
BULOG mengimpor apa? Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Perum BULOG untuk mengimpor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton.
-
Kenapa impor tekstil dari China meningkat? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut perang dagang antara kedua negara itu menyebabkan over kapasitas dan over supply di China, yang justru malah membanjiri Indonesia.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
Jadi sebenarnya, menurut Menko Luhut, ada dana Rp 300 triliun yang bisa dibelanjakan di dalam negeri dan sekaligus bisa membentuk investasi di industri. Sebab, ratusan triliun tersebut diklaim bisa menghasilkan jutaan lapangan kerja.
"Kalau kita letakkan USD 22 miliar atau Rp 300 trilunan kurang lebih, itu menciptakan lapangan kerja bisa jutaan," sambungnya.
Oleh sebab itu, Menko Luhut mengimbau Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Salah satunya contohnya dengan memanfaatkan berbagai produk dalam negeri yang dibuat oleh PT. YPTI.
Selanjutnya
Kementerian Perindustrian juga terus mendukung penggunaan produk dalam negeri, khususnya di sektor manufaktur. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebagai upaya menekan impor.
PT. YPTI merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri sejak 1999. Perusahaan ini telah mengimplementasikan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan mengembangkan welcab Toyota Sienta (alat bantu disabilitas), komponen pembangkit listrik, alat kesehatan (ventilator dan GeNose C19), mesin perkakas (CNC Milling) serta alat peraga pendidikan untuk sekolah vokasi.
Pengembangan alat kesehatan yaitu ventilator dan GeNose C19 bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada. PT. YPTI berperan pada produksi komponen mekanik dan plastik pada GeNose C19.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaBanjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSaid mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen.
Baca SelengkapnyaDengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca SelengkapnyaPermendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca Selengkapnya