Menko Luhut Lawan Eropa soal Kelapa Sawit: Ini Masalah Kedaulatan Negara

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan serius melindungi kesejahteraan petani dan jutaan orang yang bergantung pada bisnis kelapa sawit. Pernyataan ini sekaligus merespons upaya kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk sawit asal Indonesia.

"Apapun akan kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan kita, karena 18 juta orang bergantung pada industri sawit ini. Karena ini akan berdampak pada angka kemiskinan kita," ujar Menko Luhut saat menjadi pembicara di depan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur di Surabaya, seperti ditulis Minggu (31/3).

Menurutnya, Uni Eropa tidak perlu mempermasalahkan dampak lingkungan hidup industri sawit di Indonesia. Sebab, pemerintah Indonesia sendiri tahu betul apa yang mestinya dilakukan. "Kita peduli juga dengan lingkungan, kita yang paling tahu apa yang terbaik untuk lingkungan hidup kita," katanya.

Pemerintah sendiri sedang mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa. Itu dilakukan sebagai upaya perlawanan Indonesia terhadap bentuk kampanye hitam yang dilakukan Eropa. Dia pun menceritakan bahwa badan-badan internasional telah memuji keadaan ekonomi Indonesia yang terus mengalami perbaikan.

"Efisiensi adalah kata kunci karena itu musuh kita comfort zone. Sekarang makin susah untuk bermain-main. Tapi saya yakin mereka yang tidak nyaman itu lama kelamaan akan menyesuaikan juga,” ujarnya.

Sebelumnya Menko Luhut mengatakan, imbas dari diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa, Pemerintah Indonesia akan mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perlawanan yang dilakukan pemerintah.

"Kita serius mempertimbangkan ini (pemboikotan) kalau sekarang 20 juta rakyat kita menjadi sengsara gara gara itu. Presiden ( Jokowi) tidak mau rakyatnya sengsara gara-gara itu dan Presiden bilang lawan!," tegasnya.

Luhut mengakui, kebijakan ini akan berdampak pada perang dagang antar kedua negara ini, namun pemerintah tetap memperkuat untuk memboikot produk-produk asal Eropa. "Kita gak mau (perang dagang terjadi) tapi kalau kita terus membela petani kita terus lakukan," pungkasnya.